Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Hari Pers Nasional
Peringatan HPN 2018, Forjim Minta Pemerintah Serius Lindungi Kebebasan Pers
2018-02-08 10:15:37

Ilustrasi. Munas ke 1 Forum Jurnalis Muslim (Forjim).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Jurnalis Muslim (Forjim) meminta pemerintah Indonesia serius melindungi kebebasan pers. Apalagi saat ini pemerintah kerap mendukung gegap gempita peringatan Hari Pers Nasional (HPN) setiap tanggal 9 Februari.

Menurut Forjim melalui Ketua Umum Dudy Sya'bani Takdir, salah satu persoalan yang sering menimpa insan pers ketika melaksanakan tugasnya adalah kekerasan dan kriminalisasi.

"Soal perlindungan wartawan serta kemerdekaan pers, Indonesia masih jauh dari ideal. Kasus-kasus kekerasan serta kriminalisasi wartawan masih mewarnai dunia pers di Indonesia dalam waktu dua tahun belakangan ini," kata Redaktur Eksekutif Ahad.co.id itu di Jakarta, Rabu (7/2).

Dia mencontohkan kasus kriminalisasi terhadap Ranu Muda Adi Nugroho, wartawan portal Panjimas. Dikatakan Dudy, Ranu sempat dipenjara beberapa bulan karena dituduh melakukan pemufakatan jahat pada kasus perusakan satu kafe di Solo, Jawa Tengah.

"Padahal waktu itu, Ranu sedang bertugas melakukan peliputan. Dan memang betul setelah proses pengadilan, Ranu divonis bebas tak bersalah. Ini harus menjadi pelajaran semua pihak bahwa perlindungan terhadap wartawan mutlak dilakukan," ungkap pria yang pernah bekerja di Radio MQ FM Jogja, Majalah Gatra, dan Jawa Pos TV ini.

Lebih lanjut Dudy menjelaskan, pemblokiran terhadap media-media Islam secara sepihak juga masih terjadi. Pada awal 2017 lalu, sejumlah situs media Islam sempat diblokir pemerintah dengan tuduhan menyebarkan paham radikalisme.

"Ternyata tuduhan itu tak terbukti, bahkan banyak dari Media Islam yang sudah berbadan hukum seperti amanat Undang-Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers," katanya.

Untuk itu Forjim meminta pemerintah konsisten menjamin kebebasan pers tanpa pandang bulu. "Perhatikan ayat kedua UU No 40 tahun 1999, ayat itu berbunyi bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran," tegas Dudy.

Terkait penetapan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 9 Februari 1946 sebagai Hari Pers Nasional, Forjim mendorong pemerintah mengkaji ulang Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 itu.

"Semangat yang dibawa dalam HPN memang dapat diterima, kami pun tidak ingin terjebak pada perdebatan pro dan kontra soal HPN, hanya saja menurut kami semua entitas pers di Indonesia patut didengar pendapatnya," jelasnya.

Agar semua kelompok yang terlibat dalam dunia pers merasa terwakili, Forjim mengusulkan penetapan HPN dapat berdasarkan kelahiran produk media pertama kali di Indonesia, bukan hari kelahiran organisasi wartawan.

"Hari kelahiran surat kabar Medan Prijaji pada pertengahan Januari 1907 kami kira bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk mengkaji ulang penetapan HPN, kata Dudy.(wa/bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Hari Pers Nasional
AJI dan IJTI Mendesak Revisi Tanggal Hari Pers Nasional
Presiden Jokowi: Pers Pilar Penegak Penyampaian Kebenaran
Pers Jangan Jadi Alat Pemilik Modal
DPR Berharap Pers Nasional Jaga Kesinambungan Demokrasi
Konvensi HPN 2018: Iklim Bermedia yang Sehat dan Seimbang
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal
Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]