Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Kecelakaan Kapal Laut
Perhubungan Harus Bertanggung Jawab Tenggelamnya KM. Surya Indah
Tuesday 25 Sep 2012 12:47:58

Pengamat Hukum, Alosius Tukan ,SH (Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pada Kamis (13/9) lalu kapal KM. Surya Indah tenggelam di perairan Desa Seblang Kecamatan Muara Pahu Kubar wilayah Hulu Mahakam Kalimantan Timur (Kaltim), yang melakukan perjalanan rutinnya mengangkut penumpang dan barang dari kota Tepian Samarinda menuju Melak Kabupaten Kutai Barat .

Kapal Motor Surya Indah tersebut berangkat dari Samarinda pada Kamis (13/9) pukul 07.30 Wita dengan mengangkut 40 penumpang dan 10 ton barang serta 17 kendaraan roda dua dengan tujuan Melak Kubar. Sebelum tenggelam, sekitar pukul 23.10 Wita di perairan Desa Seblang, kapal KM Surya ini terlebih dahulu singgah di Dermaga Tenggarong, Dermaga Kota Bangun dan Dermaga Muara Muntai, untuk menaikan penumpang dan barang penumpang.

Dari ketiga dermaga yang di singgahi KM Surya Indah dan sebelum akhirnya tenggelam, berapa jumlah manusia serta barang yang naik di perjalanan tersebut, ternyata kelebihan muatan atau faktor lain yang mengakibatkan musibah tersebut. Dari tragedi tersebut, 28 jiwa direnggut nyawanya, 1 jiwa dinyatakan hilang dan 103 penumpang yang lainnya selamat.

Pengamat hukum Alosius Tukang, SH yang juga sebagai mantan alumni Akademi Maritim ini juga menyoroti tentang tenggelamnya KM Surya, "armada pelayaran angkutan penumpang dan barang dari hulu mahakam ini, tidak memiliki sistem administrasi serta fasilitas yang memadai dan mengancam jiwa penumpang yang berada didalamnya", tegas Alosius Tukan.

Ditegaskan Alosius bahwa, "kapal angkutan penumpang dan barang ke wilayah hulu Mahakam juga sudah di soroti melalui Dinas Perhubungan ketika sebagai Pembicara pada dialog di TVRI pada beberapa waktu yang lalu. Sebelum terjadinya musibah tenggelamnya KM. Surya Indah, pelayanan dan fasilitasnya sangat buruk dan mengancam nyawa manusia. ini pembunuhan dan Perhubungan harus bertanggung Jawab", tegas Losius Tukan.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Kecelakaan Kapal Laut
 
• Tabrak Batang Kayu, Speedboat Nur Shinta Tenggelam di Perairan Ujo Bilang Sungai Mahakam
 
• Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia
 
• Implikasi Hukum Penerapan Scientific Marine Accident Investigation
 
• KM Sinar Bangun Tenggelam karena Human Error
 
• Musibah KM Lestari Maju Harus Jadi Perhatian Serius Pemerintah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]