Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Perdalam Pengetahuan untuk Jadi Pemilih Muda Cerdas
2018-10-28 07:25:47

"Kampus itu Zona dilarang kampanye, Zona Netral" ujar Misnah M. Attas, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam acara KPU Goes To Campus di Universitas Hasanuddin Makassar-Sulawesi Selatan.(Foto: Istimewa)
MAKASSAR, Berita HUKUM - Program Strategis KPU Goes To Campus (KGTC) akhirnya berlabuh di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Kegiatan yang menyertakan mahasiswa dan mahasiswi ini digelar Rabu (24/10) dengan tema Pemilih Muda Berdaulat Negara Kuat.

Acara diisi oleh dua nara sumber yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Misnah M Attas serta Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.

Dalam paparannya Misnah banyak menerangkan tentang apa itu pemilu, asas pemilu, penyelenggaranya, termasuk sosialisasi pemilu serentak 2019 memilih Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Dia juga mengungkapkan harapan KPU agar masyarakat meningkatkan pemahamannya tentang pemilu, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih di TPS.

Misnah dalam kesempatan itu juga berharap agar tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar aturan pemilu dan justru melakukan pengawasan secara mandiri, sehingga bisa dipastikan pemilu ini berjalan dengan baik. "Karena banyak yang mengawasi," kata Misnah.

Sementara itu Muhammad menjelaskan bahwa demokrasi diawali dari pemilu. Oleh karena itu untuk menghasilkan pemimpin yang berintegritas maka didahului dengan pemilu yang berintegritas. "Juga diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas," tutur Muhammad.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Bawaslu 2012-2017 ini juga mengingatkan pemilih, khususnya generasi muda untuk tidak turut serta dalam kegiatan yang melanggar aturan kampanye seperti kampanye hitam, intimidasi, politik uang, pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara dan kampanye diluar jadwal.

Adapun disesi akhir tanya jawab, salah satu mahasiswa menanyakan tentang penyiaran debat pemilihan presiden di kampus. "Kampus adalah zona dilarang Kampanye, harus zona netral. Kampus tidak boleh berpolitik praktis, dapat membahayakan kehidupan kampus, Kampus harus bisa menaungi semuanya dan mengkritisi semuanya," jawab Misnah, sekaligus mengakhiri diskusi dengan sesi foto bersama.

Acara juga dihadiri oleh Abdullah sanusi, direktur alumni dan penyiapan karir Unhas, Andi Irwana, perwakilan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Moderator Musran Munizu, Dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.(hupmaskpugri/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Cegah Isu Hoax dan SARA Jelang Pemilu 2019, Ponpes Al-Anshar Terus Mantapkan Nilai-Nilai Kebangsaan
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Masyarakat Gembira Ria Jelang Pesta Demokrasi 2019, Tidak Ada Itu Politik Genderuwo!
Sukseskan Pilpres 2019, Pondok Pesantren Al-Qur'aaniyyah Adakan Deklarasi Damai
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan
Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan
PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com
Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]