JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat publik ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah menilai, gaya kerja Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang turun ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat atau dikenal sebagai aksi blusukan, adalah sebuah pencitraan dan berlebihan.
"Buat saya ya jangan terlalu "Over Acting" lah, ini Jakarta kok, dan beliau (Mensos) harus tahu kapasitasnya sebagai menteri, urusan-urusan yang bukan domain beliau, tak perlu juga beliau aksi (blusukan,red)," kata Iskandarsyah, di Jakarta, Senin (11/1).
Menurut Iskandarsyah, aksi blusukan Tri Rismaharini yang belakangan dilakukannya tidak hanya menjadi perbincangan dan sorotan publik namun menimbulkan spekulasi berbagai kepentingan.
Bahkan, pimpinan ETOS Indonesia Institute yang akrab disapa Bang Is menyebut aksi blusukan Mensos yang dilantik pada Rabu, (23/12/2020) lalu diduga ingin mendahului kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mestinya, tambah Bang Is, Bu Risma sebagai Mensos melakukan kerja kementerian yang tidak hanya fokus DKI Jakarta. Melainkan daerah-daerah lain di Indonesia yang membutuhkan uluran tangan Negara melalui Mensos.
"Pemerintah Ibukota DKI Jakarta dalam hal ini dipimpin oleh seorang Gubernur dan wakilnya sudah pasti paham kondisinya kota ini dan juga warganya," ujar Bang Is.
"Jadi di Jakarta ini tak perlu terlalu dalam berbuat kalau bukan kapasitasnya, terkecuali beliau mau jadi walikota Jakarta Pusat," cetusnya.
Lebih lanjut, mantan aktivis era reformasi ini juga mengingatkan Mensos Risma untuk melakukan tugasnya sesuai dengan domain kementerian tanpa harus terlalu jauh mengambil alih tugas dan kerja pemprov DKI Jakarta.
"Para menteri sudah cukup urus kerja kementeriannya saja, tak usah masuk-masuk ke ranah yang bukan kapasitasnya," imbuhnya.
Sebelumnya sejumlah kalangan masyarakat menyebut dan juga menilai, bahwa Mensos Risma diduga tengah mencari simpati publik dengan melakukan pencitraan untuk maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2022 mendatang. Bahkan gaya blusukan Risma dituding sengaja dilakukan untuk mengikuti jejak Joko Widodo saat mengincar kursi DKI 1.
"Ya itu yang beliau (Risma) ingin tempuh (DKI 1) kelihatannya. Tapi kalau begitu jangan jadi menteri," kata anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori dikutip suaracom, Rabu (6/1).(bh/amp) |
