JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan tidak ada delegasi pengurus MUI di iklan 'Miss World 2013' yang ditayangkan di stasiun televisi swasta RCTI.
Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin menegaskan munculnya iklan 'Miss World 2013' yang menampilkan komentar Wakil Ketua MUI, Syarif Rahmat adalah inisiatif personal dirinya, tidak membawa nama MUI.
"Keputusan MUI melalui rapat dari para Ulama sudah sepakat kami menolak dan sama sekali tidak menyetujui ajang kontes kecantikan Miss World itu digelar di Indonesia," kata Ma'ruf sebagaimana dilansir Republika, Senin (26/8).
Menurut dia, munculnya iklan 'Miss World 2013' yang mengambil komentar-komentar tokoh-tokoh nasional termasuk pengurus MUI untuk memuluskan pelaksanaan ajang itu. Sama sekali tidak mempengaruhi keputusan MUI untuk menolak ajang Miss World itu.
Dalam Konferensi pers sebelumnya, MUI telah tegas menyatakan penolakan penyelenggaraan kontes kecantikan Miss World di Indonesia. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi mengungkapkan, penolakan ini setelah dilakukan kajian secara seksama mengenai adanya pro-kontra penyelenggaraan pemilihan Miss World 2013.
"MUI pun menyatakan penolakannya terhadap kontes itu," ujarnya. Muhyiddin menimbang berdasarkan beberapa pertimbangan yang didasari pada dalil Al-Quran, terutama surat Al Ahzab ayat 50 yang memerintahkan para perempuan untuk mengenakan jilbab.
"Kemudian berbagai hadis juga menyebutkan aurat harus ditutup rapat kecuali telapak tangan dan muka," tegasnya.
Penolakan Miss World 2013 pun terus bermunculan, setelah MUI dan FPI yang mengungkapkan ketegasannya menolak. Kali ini pernyataan juga datang dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
Dalam rilisnya, Sekjen IPM, Fajar Febriansyah beralasan ajang kecantikan wanita tidak bisa hanya dilihat dari fisik serta paras semata. Karena kecantikan juga hadir dari intelektual, hati daniman seorang wanita. Maka dari alasan itulah kecantikan tidak perlu dipertontonkan dan diperlombakan.
"Wanita bagi kami adalah seperti sosok Ibu, kehormatan bangsa. Tidak untuk dipertontonkan dan diperlombakan. Sudah saatnya menjaga martabat bangsa," ujarnya.
Fajar menambahkan, digelarnya ajang ini bisa menjadi contoh buruk bagi generasi penerus bangsa selanjutnya. Karenanya ia meminta pemerintah lebih arif untuk tidak memberikan izinkan kontes semacam ini.(rbk/bhc/rat) |
