Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Mesir
Penguasa Militer Mesir Tawarkan Percepat Pilpres
Wednesday 23 Nov 2011 21:57:17

Polisi Mesir menembakan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa di Lapangan Tahrir (Foto: AP Photo)
KAIRO (BeritaHUKUM.com) – Penguasa militer Mesir menawarkan mempercepat pemilihan presiden. Hal ini diusulkan sebaga salah satu memenuhi tuntutan pengunjuk rasa yang hingga kini masih memenuhi Lapangan Tahrir, Kairo Mesir, Rabu (23/11).

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir, Mohamed Hussein Tantawi dalam siaran TV nasional, menyatakan bahwa pemilihan presiden akan terselenggara pada Juli 2012. Sedangkan pemilihan legislatif yang dijadwalkan berlangsung pekan depan, tetap akan dilaksanakan disertai referendum pengalihan kekuasaan jika dipandang perlu.

Pernyataan ini muncul, setelah berhari-hari ribuan orang melakukan aksi demonstrasi di Lapangan Tahrir dengan tuntutan percepatan reformasi. Puluhan ribu orang kembali membanjiri lokasi itu, sejak Selasa (22/11) kemarin. Namun, sebagian besar demonstran menolak tawaran penguasa militer. "Kami tidak akan pergi, dia (Tantawi) yang harus pergi," seru pendemo.

Pada Selasa (22/11) malam, aparat keamanan Mesir akhirnya mengirim pasukan bersenjatakan gas air mata dan menyemprotkannya ke arah demonstran, sehingga mereka lari kocar-kacir. Perlakuan ini dikecam pemerintahan AS, yang mengutuk penggunaan kekuatan polisi yang "berlebihan". Sedikitnya sudah 28 orang tewas sementara ratusan lainnya cedera akibat aksi yang berjsalan sejak Sabtu (19/11) lalu.

Pemilu parlemen sudah akan dimulai pekan depan, dalam rangkaian upaya untuk reformasi demokratis setelah aksi massa berhasil menggulingkan Presiden Hosni Mubarak pada Februari lalu. Namun, sebagian besar warga Mesir khawatir kekuatan militer akan nekat bertahan demi kekuasaan, apapun hasil pemilu nanti.

Di bawah rencana yang sudah dibuat pihak militer, pemilu presiden kemungkinan belum akan diselenggarakan hingga 2013. Sedangkan kemauan kubu militer melontarkan tawaran percepatan pemilu presiden menunjukkan adanya kesediaan militer memberikan konsesi besar.

Panglima Tantawi mengatakan bahwa keberadaan militer semata untuk melindungi rakyat bukan untuk mempertahankan kekuasaan. Sementara menurut Perdana Menteri Essam Sharaf, masyarakat Mesir seharusnya bersikap lebih tenang menghadapi situasi ini.(bbc/sya


 
Berita Terkait Mesir
 
• Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun
 
• Terusan Suez Sudah Bisa Dilewati, Mesir Buka Penyelidikan terhadap Kapal Kontainer yang Kandas
 
• Muhammad Mursi Meninggal, Presiden Erdogan: Pemerintah Mesir Harus Diadili di Mahkamah Internasional
 
• Ustadz Hanan Attaki, Lc tentang Muhammad Mursi
 
• Total 44 Tewas, 2 Gereja Dibom, Mesir Tetapkan Keadaan Darurat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]