JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat dan para elite politik meninggalkan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, politisasi isu SARA menjadi isu politik yang paling panas dan terus menerus diperbincangkan di ruang publik.
Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu menegaskan, jangan sampai perbedaan pandangan politik memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Menurutnya isu SARA yang negatif bisa menjadi bom waktu yang dapat memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Jika kita lihat kehidupan di dunia maya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, Whatsapp Group, maupun berbagai platform lainnya, terjadi perang politik secara terbuka menggunakan isu SARA sebagai senjatanya," ungkap Bamsoet saat menjadi narasumber Bincang Kebangsaan dan Peluncuran Buku Redaksi Kompas berjudul 'Membaca Indonesia, Menyatukan Kepingan dan Bincang Kebangsaan' di Jakarta, Senin (13/8).
Menurutnya, dengan konfrontasi isu SARA yang negatif sama saja mengadu domba masyarakat, dan menjadikannya korban. Elite politik bukannya meredam malah tak jarang ikut 'menyiram bensin' yang memperbesar api kebencian. Dia mengatakan, ini sangat mengerikan sekali dan harus segera dihentikan.
Politisi Partai Golkar ini mengaku tak habis pikir hanya karena berbeda haluan politik, banyak pihak lantas mengorbankan rasa persaudaraan. Tokoh agama acap kali dihujat, negarawan dianggap musuh, presiden maupun lembaga tinggi negara sebagai simbol kedaulatan dilecehkan, kritik pun berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam. Akibatnya, kebhinekaan dalam bahaya. Semua orang cenderung merasa paling benar.
"Kehidupan politik menjadi porak-poranda. Dari kaum terdidik, pejabat publik, hingga rakyat mulai terprovokasi arus propaganda politik dan berita hoaks yang menyesatkan. Sendi berbangsa dan bernegara terancam punah karena kerapuhan mental. Tak ayal, publik pun teriak lantang; Indonesia darurat intoleransi. Dalam situasi inilah, sebaiknya kita membaca ulang Indonesia, agar tak tercerai berai menjadi kepingan," papar mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.
Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai pembicara lain, diantaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PBNU Marsudi Syuhud dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.(eko/sf/DPR/bh/sya)
|
