Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus Pajak
Penggelap Pajak Divonis 1 Tahun 3 Bulan
Friday 07 Dec 2012 08:46:53

Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.(Foto: Ist)
SURABAYA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya memberikan vonis kepada Mia Damayanti (36) selama 15 bulan. Mia terbukti melakukan penggelapan dana pajak PT Warna Warni senilai Rp 1,037 miliar.

“Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan,” kata Ery Mustianto, Ketua Majelis Hakim, Kamis (6/12).

Majelis Hakim menilai terdakwa yang merupakan mantan karyawan perusahaan advertising itu melakukan penggelapan dalam jabatan. “Sesuai fakta-fakta dalam persidangan, terdakwa terbukti melanggar pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan,” jelasnya.

Menanggapi putusan tersebut, terdakwa langsung menerima. “Kami menerima Pak Hakim,” tandasnya.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darnawati Lahang yang sebelumnya menuntut Mia 18 bulan mengaku belum menentukan sikap atas vonis tersebut. “Masih pikir-pikir dulu,” ujarnya.

Sekadar informasi, Mia Damayanti, dilaporkan melakukan penggelapan uang perusahaan milik PT Warna-Warni sebesar Rp 1,037 miliar. Uang yang digelapkan Mia diantaranya penggelapan uang perusahaan untuk membayar pajak reklame di kawasan Bundaran Satelit pada 19 September 2011 senilai Rp 163 juta, Sonokembang Rp 41 juta, Gubeng Pojok Rp 662 juta, dan beberapa bukti lainnya.(sm/kjs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus Pajak
 
• KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak
 
• Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah
 
• Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Limpahkan Berkas Perkara Faktur Pajak Ke PN Jaksel
 
• Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
 
• 2 Penyidik Pajak Divonis Sembilan Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]