BALI, Berita HUKUM - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah melampaui dari yang seharusnya. Menaikkan harga BBM memang cara termudah, namun efeknya kepada masyarakat miskin sangat besar. Pemerintah sedang merumuskan langkah pengendalian kuota BBM bersubsidi.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung mengatakan hal ini seusai rapat terbatas di Laguna Resort & Spa, Nusa Dua, Bali, Kamis (28/3) siang. Rapat yang dipimpin Presiden SBY ini mendengarkan presentasi KEN mengenai, antara lain, masalah fiskal dan APBN.
"Tadi dibahas bahwa menaikkan harga BBM adalah cara termudah untuk mengatasi ini, tetapi efeknya akan membuat orang yang miskin dan hampir miskin akan mendapat produk yang lebih mahal, akan lebih kesusahan," Menko Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan. "Semua setuju bahwa mengendalikan subsidi untuk bahan bakar minyak adalah wajib," Hatta menambahkan.
Menurut Hatta, langkah-langkah pengendalian kuota BBM bersubsidi ini akan diputuskan dalam rapat kabinet pekan depan. Dalam sepekan ke depan ini, hingga 4 April, para menteri terkait, seperti Menko perekonommian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM akan membahas rumusan dan langkah-langkah pengendalian menjadi sebuah keputusan yang bisa segera dilaksanakan.
Sementara itu, Ketua KEN Chairul Tanjung menjelaskan soal rekomendasi KEN, antara lain soal subsidi BBM yang memberatkan APBN dan tidak tepat sasaran. "Subsidi BBM ternyata dinikmati sebagian besar oleh orang yang tidak berhak menerima subsidi," ujar Chairul Tanjung.
Rapat membahas rumusan-rumusan yang akan dilaksanakan untuk mengurangi subsidi BBM secara signifikan. "Subsidi di masa depan harus menuju ke arah untuk mengurangi penggunaan volume BBM. Jika program tersebut bisa dilaksanakan, kami yakin subsidi untuk BBM akan tidak terus meledak, terkendali, dan terkelola dengan baik," Chairul Tanjung menambahkan.(yor/pdn/bhc/opn) |
