Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Cyber Crime    
 
Transportasi Online
Pengemudi Grab Akui Order Turun Gara-Gara Tweet @GrabID Dukung Ahok
2016-11-20 21:53:49

Ilustrasi. Kesalahpahaman dari tweet (16/11) yang mengatasnamakan Grab Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa Pengemudi Grab motor mengakui ada penurunan permintaan penumpang akibat cuitan di akun Twiter Grab Indonesia yang memuat dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bayu, Pengemudi Grab di kawasan Stasiun Manggarai mengatakan ada keluhan dari pengemudi kepada pihak manajemen, terkait tweet yang menyebut Grab Indonesia mendukung salah satu calon di Pilkada DKI. Akibat cuitan itu, kata dia, beberapa driver Grab di grup Whatsapp sempat menyebut ada penurunan order dari biasa.

"Beberapa yang sempat turun itu di wilayah Klender, Cipinang, Pondok Kopi di Jakarta Timur. Tapi sekarang Alhamdulillah udah normal bang," kata dia kepada Republika.co.id, Ahad (20/11).

Ia mengakui insiden cuitan Twiter yang sempat ramai di media sosial kemarin, cukup membuat khawatir para pengemudi. "Karena kan banyak yang bilang mau ngehapus applikasi Grab. Kita sih sebagai driver, kalau bisa jangan lah. Kita juga orang kecil, sama cari makan," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Ronny, Koordinator Pengemudi Grab di Stasiun Manggarai. Ia mengatakan sempat khawatir terkait adanya ajakan tidak menggunakan Grab itu, walaupun suara itu menurutnya lebih ramai di media sosial daripada di lapangan.

"Beruntung pihak manajemen bersikap cepat, meminta maaf. Jadi kita juga yakin manajemen tidak mungkin sengaja melakukan hal itu, karena ini sensitif," katanya.

Sedangkan Pengemudi Grab lain, Djoko meminta manajemen mengambil sikap tegas agar kasus tweet tidak kembali terulang. "Kita banyak dapat komplain dari penumpang, padahal kita tidak tahu apa-apa soal itu," ujar dia.

Sebelumnya pada Rabu lalu (16/11) publik khususnya warganet, diramaikan dengan kicauan dari akun resmi Grab Indonesia yang menyatakan mendukung Ahok dengan hashtag KamiAhok. Sontak kicauan itu pun menjadi pro dan kontra di masyarakat Jakarta. Sebab beberapa pihak menilai Grab Indonesia tidak sensitif terkait penolakan beberapa pihak atas kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok ini.

Sementara, dari pantauan di media sosial Twitter Grab Indonesia akun @GrabID mengklarifikasi dengan mentweet, "Sempat terjadi pelanggaran akses akun kami. Grab tidak memihak kpd afiliasi politik mana pun. Mohon maaf atas kesalahpahaman yg ditimbulkan.

Permohonan maaf disampaikan juga langsung secara resmi oleh Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata, "Saya ingin menegaskan bahwa Grab dan Grab Indonesia tidak pernah dan tidak akan memihak kepada afiliasi politik mana pun. Laporan akan tweet mengenai dukungan Grab terhadap Ahok tidak mewakili pandangan dan visi kami sebagai perusahaan".

"Kami masih dalam investigasi lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab kesalahpahaman ini, dan kami tengah melihat adanya kemungkinan penyalahgunaan akses akun Twitter kami."

"Mewakili Grab Indonesia, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika insiden ini menimbulkan kesalahpahaman terhadap banyak pihak. Namun, sekali lagi, kami ingin menegaskan bahwa Grab tidak memihak atau mendukung afiliasi politik mana pun," tulisnya pada, Kamis (17/11).(twitter/Republika/bh/sya)


 
Berita Terkait Transportasi Online
 
Sudewo Singgung Soal Kesejahteraan 'Driver' Transportasi 'Online' yang Terabaikan
 
Aplikasi Transportasi 'Online' Diusulkan Jadi Perusahaan Transportasi
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
 
Aplikasi Gojek Diretas, Rp 28 Juta Amblas
 
MK Tolak Permohonan Para Pengemudi Ojek Daring
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]