Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Polri
Pengamat Polisi: Kejujuran Bripka Seladi Menjadi Contoh
2016-05-20 18:04:41

Bripka Seladi (57) anggota Polisi di Polres Malang Kota saat bertugas di jalan raya.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bripka Seladi (57) anggota polisi di Polres Malang Kota, demi mendapatkan uang sampingan, ia menyambi pekerjaan menjadi pengumpul sampah. Bripka Seladi menjadi dikenal publik setelah kisah hidup mengenai keteladanannya ditulis oleh media.

Seladi bertugas pada bagian urusan SIM Kantor Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Malang Kota yang berada di Jalan Dr Wahidin. Ia menegaskan, dirinya tidak mau tergiur meskipun berdinas di lahan yang selama ini dikenal sebagai lahan "basah" di institusi kepolisian.

Seladi mengaku tidak mau menerima pemberian orang dengan tujuan tertentu dalam pengurusan SIM. Seladi melakoni pekerjaan ganda ini sudah delapan tahun.

Pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar mengatakan keteladanan Bripka Seladi seharusnya dicontoh para pimpinan dan petinggi kepolisian.

Menurut Bambang, jika pimpinan dan petinggi kepolisian bisa seperti Seladi, maka bukan hal yang tidak mungkin di jajaran menengah dan paling bawah bersikap serupa.

Ia mengatakan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa hingga saat ini sebagian masyarakat menilai negatif lembaga kepolisian. Terlebih, perilaku negatif oleh sejumlah oknum polisi terpantau publik. Misalnya, pada kasus korupsi saat terjadi penilangan kendaraan masyarakat di jalanan.

Bambang menilai perubahan harus dilakukan dari hal mendasar, yakni sikap dan budaya di tubuh Polri. Setelah itu, persepsi negatif yang saat ini melekat pada Polri perlahan-lahan akan tergantikan citra yang positif.

Keteladanan dan kejujuran Bripka Seladi, anggota polisi di Polres Malang Kota, ternyata mencuri perhatian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK berencana memberikan penghargaan kepada Seladi.

"Ada rencana, sedang ditugaskan tim untuk melakukan verifikasi mengenai Pak Seladi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, Jumat (20/5).

Menurut Syarief, apabila memenuhi kriteria, rencananya KPK akan memberikan penghargaan kepada Seladi. Hal itu sebagai bentuk apresiasi KPK kepada tokoh yang dijadikan contoh gerakan antikorupsi. "Kalau betul, akan diberikan penghargaan," katanya.(bh/as)


 
Berita Terkait Polri
 
• Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
 
• Kapolri Sebut Potensi Muncul 'Matahari Kembar' Jika Polri Tidak Dibawah Langsung Presiden
 
• Jimly: Presiden Prabowo Punya Wewenang Batalkan Perpol Nomor 10/2025
 
• Komjen Agus Andrianto Resmi Jabat Wakapolri Gantikan Komjen Gatot Eddy
 
• HUT Bhayangkara ke-77, Pengamat Intelijen Sebut Tiga Hal Ini Yang Nyata Dihadapi Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]