Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pilpres
Pengamat: Politik dalam Islam Bukan Sesuatu yang Haram
2018-10-11 17:50:59

(Kiri)Pengamat Terorisme dari Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Ali Asghar.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat dari Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Ali Asghar, menilai kedudukan dan eksistensi ulama pada dunia politik, merupakan sebuah hal yang wajar.

Hal itu disampaikannya dalam seminar nasional bertajuk 'Posisi dan Peran Ulama di Pilpres 2019: Antara Kepentingan atau Kekuasaan' yang diadakan oleh Perhimpunan Pendidikan Pancasila dan Demokrasi (P3D) di D'Hotel, Guntur, Jakarta Selatan, Kamis (11/10).

"Politik dalam Islam bukan haram tapi malah jadi annasih dalam Islam itu sendiri. Nabi Muhammad bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai ulama," ujar Ali.

Ali juga menilai wajar jika kedua kubu Capres yang akan bertarung dalam Pemilu 2019 mendatang, melibatkan kalangan ulama untuk memperkokoh kekuatan politiknya, serta guna mendapatkan raihan suara pemilih dari unsur ulama.

"Ada pertarungan di akar rumput soal kontestasi politik. Masing-masing kubu punya dukungan ulama tersendiri," ujarnya.

Meski begitu, dia menyebut yang patut diwaspadai ialah berpolitiknya kelompok Islam yang membawa kepentingan politik global.

"Ada sekelompok orang yang membawa global politik Islam pada kontestasi. Ini yang saya khawatir," tandasnya.(bh/mos)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi
Timses Prabowo Siap Laporkan Sri Mulyani dan Luhut ke Bawaslu
Ratusan Emak-emak Perempuan Prabowo Deklarasi Dukung Capres Nomor Urut 02
Titiek Soeharto: Mari Junjung Nilai Pancasila Saat Kampanyekan Prabowo-Sandi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]