JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat berkoalisi dalam Pilkada 2018 di lima provinsi. Pengamat politik Universitas Padjajaran Idil Akbar mengatakan, langkah ketiga Parpol ini bisa dinilai sebagai pijakan awal dalam membangun koalisi besar untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
"Dalam konteks pilkada saya kira ini sebetulnya salah satu upaya untuk membangun kekuatanbaru di tingkat daerah. Karena bagaimanapun 2018 ini menjadi pijakan awal bagi partai politik untuk menghadapi 2019," kata Idil saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (26/12).
Idil mengatakan, apabila dengan kolaborasi tiga partai ini dapat memenangkan Pilkada di daerah dengan jumlah pemilih yang besar, maka akan menjadi modal bagi ketiga partai untuk melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2019.
Menurutnya, tak menutup kemungkinan ketiga partai tersebut akan kembali menarik partai-partai lain yang pernah berkoalisi saat Pilpres 2014 silam. Saat itu, Gerindra, PKS, dan juga PAN berkoalisi dalam satu kubu bersama Golkar, PPP dan PBB.
"Ada besar kemungkinan juga PAN, PKS, Gerindra tetap akan kembali menarik dulu yang pernah ikut di koalisi2014. Komunikasi itu akan kemudian dijalankan," ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Idil, saat inimayoritas partai politik dinilainya lebih mendekat kepada pemerintah dan akan kembali mendukung Jokowi dalam pilpres 2019 nanti.
Seperti diketahui, Partai Gerindra, PKS, dan PAN telah sepakat berkoalisi pada pilkada di lima provinsi. Yakni di JawaBarat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara.
Sementara, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan kolaborasi yang dijalin bersama-sama dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra kemungkinan bakal terus berlanjut hingga Pemilu 2019 mendatang.
"Mungkin saja kerja sama sampai 2019, tergantung konstelasi politik," kata Sohibul Iman dalam rilis, Senin (25/12).
Menurut Presiden PKS, ketiga partai sepakat akan berkoalisi pada Pilgub tahun depan yang berlangsung di lima provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Maluku Utara.
Sohibul menegaskan bahwa Pilkada 2018 adalah sebuah batu loncatan menuju Pemilu legislatif dan presiden pada 2019, sehingga kerja sama pada 2018 menjadi pertimbangan untuk 2019.
"Pilkada 2018 adalah `stepping stone` (batu loncatan) kepada pemilu 2019, mudah-mudahan (kerja sama tiga partai) bisa terpelihara sampai 2019, kami harapkan," paparnya.
Sohibul menerangkan prinsip saling pengertian adalah memahami bahwa ketiga parpol tersebut tidak bisa bekerja sama pada semua Pilkada serentak 2018 baik di provinsi maupun kabupaten/kota.(dss/republika/bh/sya) |
