JAKARTA, Berita HUKUM - Pengaduan kasus Luviana (jurnalis perempuan yang di PHK) dari Metro tv di Komnas perempuan diterima oleh : wakil ketua Komnas Perempuan: Desti Murdijana, Masruchah dan badan pekerja: Della Feby.
Luviana didampingi oleh: lembaga-lembaga yang tergabung dalam Aliansi metro dan Sovi (solidaritas for Luvi).
Saat ini tidak hanya di PHK, Luviana juga sudah tidak digaji lagi. Padahal menurut UU Tenaga kerja 13/2003, harusnya pekerja harus tetap digaji selama berperkara sampai ada putusan hukum tetap (inkraht).
Aliansi metro dan Sovi menyatakan menolak dan mengecam PHK sepihak yang dilakukan manajemen Metro tv. Pertama, karena dalam dialog 5 juni 2012 Surya Paloh sebagai pemilik Metro berjanji mempekerjakan Luviana kembali, tetapi ternyata Surya Paloh mencederai janji.
Kedua, anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat mengenai pemecatan Luviana tidak memiliki kekuatan hukum tetap.
Ketiga, tindakan manajemen Metro tv menghentikan gaji Luviana adalah tindakan melanggar hukum pada pasal 155 ayat 2 UU no 13/ 2003.
Untuk itu Aliansi Metro dan Sovi menyatakan sikap: Mendesak Surya Paloh untuk memenuhi janjinya, agar Luviana dipekerjakan kembali. Mendesak manajemen Metro tv agar mempekerjakan Luviana kembali dan mencabut surat PHK, karena tidak ada alasan dan dasar hukum untuk melakukan PHK terhadap Luviana. Memerintahkan manajemen Metro tv untuk tetap membayarkan seluruh hak pekerja sampai ada putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Komnas perempuan akan bertemu manajemen Metro tv untuk membicarakan kasus ini dan mengeluarkan surat rekomendasi terkait kasus. (bhc/kpr/rat)
|
