Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Filipina
Pengadilan Perintahkan Penangkapan, Arroyo Gagal ke LN
Friday 18 Nov 2011 21:08:01

mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo (Foto: Peopledaily.com)
MANILA (BeritaHUKUM.com) – Pengadilan Manila telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo atas tuduhan telah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Filipina melaporkan bahwa Arroyo telah melakukan kecurangan untuk memenangkan salah satu pendukungnya mendapatkan kursi Senat pada pemilu tahun 2007 lalu. Kecurangan ini mengakibatkan kelompok oposisi kalah dalam pertarungan pada pemilu tersebut.

Seperti dikutip BBC, Jumat (18/11), Arroyo terancam hukuman seumur hidup jika dia terbukti bersalah dalam kasus ini di persidangan nanti. Sebelumnya, Aroyo mencoba untuk meninggalkan negaranya menuju Singapura dengan alasan untuk mengobati sakit pada tulang punggungnya.

Arroyo sempat membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya dan balik menyerang pemerintahan saat ini dengan mengatakan, telah melanggar haknya yang ingin pergi ke negara lain untuk berobat.

Arroyo bahkan yang sudah tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino dengan menggunakan kursi roda dan mengenakan penopang leher. Namun, kemudian pihak imigrasi melarangnya memasuki pesawat yang akan membawanya terbang ke Singapura dengan tujuan akhir Spanyol.

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman Filipina telah mengeluarkan keputusan untuk mencegah Arroyo meninggalkan Filipina, antara lain dengan alasan pengobatan di Filipina sudah cukup untuk menangani penyakitnya.

Ketika mengumumkan keputusan tersebut, Jumat (11/11) lalu, Menteri Kehakiman, Leila de Lima, juga mengungkapkan kekhawatiran kalau Arroyo akan menuju ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Filipina.

Keputusan cekal yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina. Namun akhirnya pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Arroyo karena kasus dugaan kecurangan dalam Pemilu tahun 2007 lalu.(bbc/sya)


 
Berita Terkait Filipina
 
• Operasi Menumpasan Kelompok Abu Sayyaf, 15 Tentara Filipina Tewas
 
• Korban Kebakaran Pabrik Sepatu Filipina Mencapai 72 Jiwa
 
• AS-Filipina Teken Kesepakatan Militer Baru
 
• Pasca Topan Filipina, Jenazah Masih Ditemukan
 
• Tiga Wartawan Radio Filipina Dibunuh
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]