Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Defisit
Penerimaan Loyo, Defisit APBN Januari 2020 Rp 36,1 Triliun
2020-03-02 04:24:46

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Januari 2020 sebesar Rp 36,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, realisasi defisit ini sebenarnya lebih rendah secara tahunan (year on year) yang tercatat sebesar Rp45,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,29 persen dari PDB.

Sri Mulyani menjelaskan, defisit APBN hingga akhir Januari 2020 didorong oleh pertumbuhan penerimaan yang lebih rendah dari laju pertumbuhan belanja negara. Sehingga, terdapat tekanan pada penerimaan negara imbas dari pelemahan ekonomi global.

Menurutnya, konsisten pelemahan ekonomi di tahun lalu terlihat pada PPh korporasi. "Mereka melakukan adjustment. Sehingga normalisasi kinerja 2019 akan tercermin di PPh korporasi," tuturnya.

Sementara, penerimaan negara tercatat sebesar Rp 103,7 triliun, dimana angka ini sudah tercapai 4,6 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.333,2 triliun. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan negara mengalami penurunan 4,6 persen.

Sedangkan realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp 139,8 triliun atau sudah mencapai 5,5 persen dari pagu APBN 2020 sebesar Rp 2.540,4 triliun. Angka tersebut turun 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu

"Pendapatan negara sudah terealisasi 4,6 persen dari target di tengah pelemahan situasi global. Belanja negara sudah terealisasi 5,5% dari target, memberikan stimulus ke perekonomian," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk realisasi pembiayaan anggaran hingga November 2019 tercatat sebesar Rp 68,2 triliun atau mencapai 22,2 persen dari pagu APBN 2020 yang sebesar Rp 307,2 triliun. Pembiayaan ini lebih tinggi 44,8 persen dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 123,7 triliun.

Sementara, sebagaimana diketahui selama 1 tahun lalu Defisit APBN 2019 mencapai Rp 353 Triliun. Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sementara sepanjang 2019 sebesar Rp 353 triliun atau setara dengan 2,20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.310 triliun, sementara pendapatan hanya mencapai sebesar Rp 1.957 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit sebesar Rp 353 triliun tersebut lebih tinggi dari target defisit APBN 2019 yang hanya sebesar Rp Rp 296 triliun. Namun, angka ini masih bersifat sementara sebab pihaknya masih akan melakukan perhitungan kembali.(dbs/lp6/ba/rb/jawapos/bh/sya)


 
Berita Terkait Defisit
 
Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Realisasi Defisit APBN Tahun 2022 di Angka 4,5 Persen
 
Banggar: Jangan Sampai Terlena Pelebaran Defisit Lewati 3 Persen di 2023
 
DPR Harap Revisi UU KUP Mampu Kembalikan Defisit Anggaran 3 Persen di 2023
 
Hafisz Thohir Nilai Tak Perlu Ada Pelebaran Defisit
 
Penerimaan Loyo, Defisit APBN Januari 2020 Rp 36,1 Triliun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]