Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Media Sosial Facebook
Pendiri Facebook Akhirnya Minta Maaf, Janji Cegah Intervensi Pemilu
2018-03-24 14:19:08

Mark Zuckerberg menegaskan Facebook berkewajiban melindungi data para pengguna.(Foto: twitter)
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, akhirnya meminta maaf atas skandal eksploitasi data jutaan pengguna mereka yang dilakukan oleh konsultan politik di London, Cambdridge Analytica.

Dalam wawancara dengan CNN, Zuckerberg mengatakan telah terjadi pelanggaran besar atas kepercayaan yang diberikan pengguna kepada Facebook.

"Kami meminta maaf atas apa yang terjadi. Kami punya tanggung jawab untuk melindungi data pengguna," kata Zuckerberg.

"Jika kami gagal (melindungi data pengguna), maka kami tak layak untuk melayani pengguna," imbuhnya.

Penelusuran yang dilakukan mingguan Inggris, The Observer, memperlihatkan Cambdridge Analytica memanen data tak kurang dari 50 juta pengguna Facebook secara ilegal, untuk membantu tim kampanye Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016.

Skandal ini kembali memunculkan perdebatan tentang upaya mempengaruhi hasil pemilu melalui kanal-kanal media sosial.

Zuckerberg berjanji akan menghentikan upaya ini di masa mendatang.<

Ia mengakui Facebook mestinya bisa berbuat lebih banyak untuk mencegah dugaan keterlibatan Rusia dalam mempengaruhi pemilihan presiden Amerika 2016.

Jaga integritas pemilu

Tindakan yang sama juga mestinya diambil Facebook dalam menghentikan penyebaran berita bohong atau hoaks yang banyak beredar selama tahapan pemilu.

"Kami bisa mengatasinya dan kami punya tanggung jawab untuk mengatasinya," kata Zuckerberg.

Ini menjadi fokus bagi Facebook bukan hanya karena pada tahun ini digelar pemilu sela di Amerika tapi juga ada pemilu penting di sejumlah negara. Secara khusus ia menyebut dua negara.

"Ada pemilu penting di India, ada pemilu penting di Brasil, dan di sejumlah negara lain di dunia," katanya.


 


FBHak atas fotoAFP
Image captionKrisis eksploitasi data mendorong warganet meluncurkan gerakan hapus akun Facebook.

Ia menegaskan bahwa Facebook harus bisa membantu memastikan semua pemilu ini bisa dilangsungkan secara jujur dan adil, tanpa gangguan atau campur tangan pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi hasil pemilu melalui media sosial.

Sejumlah kalangan mengatakan khawatir upaya mempengaruhi hasil pemilu melalui media sosial akan meningkat jika Facebook tidak mengambil tindakan.

Penyebaran pesan-pesan khusus atau berita bohong yang menyasar pengguna yang belum menentukan pilihan diduga dilakukan saat pilpres di AS 2016 dan referendum keanggotan Inggris di Uni Eropa, juga pada 2016.

FBHak atas fotoAFP
Image captionPerusahaan-perusahaan iklan Inggris meminta Facebook menjamin keamanan data pengguna.

Seorang anggota parlemen Inggris mengatakan dirinya menerima laporan dari pemilih bahwa ada banyak pesan yang menyebutkan Inggris akan dibanjiri imigran dari Turki karena negara tersebut segera masuk menjadi anggota Uni Eropa.

Parlemen Inggris sudah berencana memanggil Facebook soal panen dan eksploitasi data pengguna yang dilakukan Cambdridge Analytica.

Selain menyediakan layanan bagi tim kampanye Trump di Amerika, Cambdridge Analytica juga diperbantukan di tim kampanye kubu Leave, kelompok yang mengkampanyekan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dalam referendum Juni 2016.

Dalam perkembangan terkait, asosiasi perusahaan iklan di Inggris, ISBA, meminta jaminan agar Facebook serius menangani kasus ini dan menjamin keamanan data pengguna

ISBA berencana menggelar pertemuan dengan Facebook pekan ini.

Pengurus ISBA menyatakan kalau tidak mendapatkan jaminan dari Facebook, mereka akan beriklan di tempat lain.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Media Sosial Facebook
Facebook Didenda Rp70 Triliun terkait Pelanggaran Privasi Data
Jelang Hari Pencoblosan, Facebook Luncurkan Fitur Info Kandidat Pemilu 2019
AS Gugat Facebook Gara-gara Skandal Cambridge Analytica
Pendiri Facebook Akhirnya Minta Maaf, Janji Cegah Intervensi Pemilu
Eggi Sudjana: Facebook Blokir Akun Dakwah Islam, Akun LGBT Dibiarkan Eksis
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BNNK Balikpapan Amankan Suami Istri Kurir Sabu dengan Barbuk Sabu 2 Kg
Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim
Vonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Milyar untuk Trisona Putra Pemilik 499,4 Gram Sabu
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
Beroposisi, Itu Baru High Politics?
Untitled Document

  Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]