JAKARTA, Berita HUKUM - Ujian Nasional tingkat menengah atas telah dimulai dari kemarin, Senin (14/4). Namun, ada hal yang cukup menjadi sorotan. Di tengah kondisi politik Indonesia yang cukup memanas, ada nama salah seorang Calon Presiden disebutkan pada soal Bahasa Indonesia.
Soal cerita yang cukup jelas menggambarkan tentang kehidupan positif Joko Widodo itu dianggap sebagai pencitraan kepada pemilih pemula. Dikhawatirkan, ini menjadi ajang kampanye terselubung.
“Kami mengharapkan UN benar-benar mengatur pendidikan anak-anak kita, jangan dimasuki isu politik yang mengganggu anak-anak. Politik tidak boleh menunggangi pendidikan. Ini dalam tanda petik bisa disebut kampanye terselubung,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Jefirstson Riwu Kore, ketika ditemui usai mengisi acara di TV Parlemen bertajuk Semangat Pagi, di Gedung Nusantara II, Selasa (15/4).
Politisi Demokrat ini menginginkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dapat melakukan investigasi terhadap lolosnya isu politik pada soal UN. Kemendikbud harus memberikan kontrol terhadap kelalaian ini.
“Saya mendorong ke depannya pemerintah benar-benar memberikan kontrol. Ini bentuk kelalaian pemerintah, kenapa soal seperti itu bisa lolos. Harus diinvestigasi dulu. Memang ada niat sungguh-sungguh, atau karena dia pendukung Jokowi,” tambah Jefri, panggilan akrab Jefirstson.
Untuk itu, ia mengharapkan Kemendikbud dapat memberikan sanksi kepada pihak pembuat soal. Ia menegaskan, pendidikan Indonesia jangan sampai dipolitisasi.
“Kami mengharapkan ada sanksi dari Kemendikbud terhadap orang-orang yang membuat soal UN. Jangan ada niat-niat dari oknum tertentu untuk mempolitisasi anak-anak atau pendidikan Indonesia. Soal jenis sanksinya, itu ranah teknis Kemendikbud yang akan menentukan,” ujar Politisi asal Dapil NTT ini.
Ia menyarankan, untuk soal-soal yang menggunakan objek tokoh nasional, bisa menggunakan pahlawan nasional, atau tokoh non politik. “Harusnya pemerintah juga netral, jangan memihak kepada salah satu pihak, terutama politisi,” tutup Jefri.(sf/dpr/bhc/sya) |
