Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demo Tolak Kenaikan BBM
Pendemo Anggap Presiden SBY Lebay
Wednesday 21 Mar 2012 14:13:12

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka berorasai di tengah-tengah pendemo di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3) siang (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan buruh dari berbagai organisasi serika pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/3). Mereka menuntut pemerintahan SBY-Boediono membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa itu juga menggelar sejumlah spanduk besar yang bertuliskan tututan pembatalan kenaikan BBM. Mereka juga mengibarkan sejumlah bendera asal organisasi serikat pekerjanya. Aksi ini masih berjalan tertib, meski sempat memacetkan jalan sekitar kawasan tersebut.

Dalam orasinya, seorang koordinator pendemo menyatakan bahwa sikap Presiden SBY lebay, karena memaksakan diri untuk menaikan harga BBM. Dengan menaikan harga BBM itu, akan meningkatkan harga kebutuhan pokok. Kehidupan buruh pun makin sulit dengan kondisi yang alami saat ini.

"Keluarga saya diancam untuk ditembak, saya diancam mau disingkirkan dari singgasana. Itu lebay," kata sang orator, Sartono. Kata lebay itu pun berulang kali diteriakan ribuan pendemo secara serempak.

Massa makin bersemangat, setelah anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dating. Politisi PDIP itu pun didaulat untuk berorasi. Rieke pun langsung memenuhi permintaan pendemo dengan menanaiki mobil yang dilengkapi sound sistem tersebut.

Di awal orasinya, Rieke menyampaikan penghargaannya kepada buruh yang dianggap berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sedangkan pemerintah hanya mengikuti kepentingan Negara asing yang tidak sejalan dengan pendiri bangsa dan negara ini.

“Kebijakan pemerintah ini, sudah ke luar rel. Mengapa pemerintah harus mengikuti harga minyak yang ditetapkan New York, agar APBN tidak jeblok? Pemerintah mendapatkan Rp 200 triliun dan masih untung Rp 90 triliun. Kebijakan pemerintah sudah tidak berjalan sesuai relnya,” kata Rieke yang disambut riuh tepuk tangan dan teriakan pendemo.

Menurut Rieke, rencana kenaikan harga BBM merupakan penindasan pemerintah terhadap rakyat. Dirinya bersama PDIP siap membantu pendemo untuk menentang kebijakan pemerintah menaikan BBM bersubsidi itu. "Tindakan pemerintah menaikan harga BBM adalah bentuk penindasan kepada rakyat," tegasnya yang kembali disambut riuh pengunjuk rasa.(bhc/biz)


 
Berita Terkait Demo Tolak Kenaikan BBM
 
Demo Rusuh Di DPR, Negara Rugi Ratusan Juta, Polisi, Massa Dan Wartawan Luka-luka
 
Jakarta Dan Riau Massa Beraksi Menutup Jalan
 
Tujuh Belas Polisi Dan Dua Belas MahasiswaTerluka Akibat Bentrok Gambir
 
Ratusan Lokasi Demonstrasi Warnai Indonesia
 
Demo DPR Diwarnai Ketegangan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]