Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Freeport
Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
2019-01-11 19:16:33

Tambang emas Freeport, Grasberg.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Budi Gunadi Sadikin Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium alias PT Inalum (Persero) perusahaan plat merah milik pemerintah Indonesia dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan PT Freeport Indonesia tidak bakal membagikan dividen selama dua tahun atau hingga 2020. Musababnya, EBITDA Freeport dalam dua tahun ini akan merosot drastis akibat akan berhentinya produksi dari tambang terbuka Grasberg tahun ini.

"Jadi kita enggak bakal bagi dividen selama dua tahun, nol sampai 2020," ujar Budi di KAHMI Center, Jakarta, Rabu (9/1).

Menurut dia, pendapatan dari produksi di tambang bawah tanah itu bakal mulai ada pada 2021. Saat itu, produksi diperkirakan baru sedikit dan akan mulai besar pada 2022 hingga mencapai kestabilan pada 2023.

Budi mengatakan pendapatan PT Freeport Indonesia bakal kembali naik pada 2023 setelah diperkirakan anjlok sekitar 2019 dan 2020. Tahun ini EBITDA Freeport bakal merosot ketimbang sebelumnya lantaran Grasberg Open Pit habis pada 2019 dan diganti dengan tambang bawah tanah.

Dalam keadaan stabil, perseroan bisa mendapat laba US$ 2 miliar per tahun. Adapun revenue perseroan akan sebesar US$ 7 miliar per tahun atau sekitar Rp 98 triliun per tahun dengan asumsi nilai tukar Rp 14 ribu per dolar AS. Selanjutnya, EBITDA perseroan dalam keadaan stabil mencapai US$ 4 miliar atau RP 56 triliun.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono mengatakan EBITDA Freeport diperkirakan turun dari US$ 4 miliar menjadi sekira US$ 1 miliar saja pada 2019 ini.

Namun, ia menegaskan pendapatan Freeport turun bukan lantaran perkara menipisnya cadangan maupun kadar barang tambang di sana. Penurunan itu disebabkan proses produksi di tambang bawah tanah Grasberg masih belum dimulai.

Setelah tambang bawah tanah beroperasi, Bambang optimistis pendapatan PT Freeport Indonesia bakal mulai naik kembali. "Sejak 2020 dan 2021 akan naik lagi sampai 2025, nanti 2025 akan mulai stabil," ujar Bambang.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Jumat (21/12) lalu, Pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi telah menguasai saham mayoritas perusahaan emas yang beroperasi di Mimika, Papua, PT Freeport Indonesia tersebut.

Pemerintah melalui perusahaan pelat merah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum, kini memegang 51,23% saham Freeport. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau pemerintah membayar sekitar Rp56,1 triliun.(tempo/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Freeport
Wacana Pembentukan Pansus Freeport Mulai Mengemuka
Wahh, Sudirman Said Ungkap Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport terkait Perpanjangan Izin
Komisi VII Kawal Masalah Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Freeport
Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]