GORONTALO, Berita HUKUM - Pencatatan data kekerasan dengan menggunakan aplikasi data berbasis online saat ini, program tersebut sedang giat-giatnya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA). "Upaya ini penting dilakukan guna mendapatakan data yang jelas dan akurat, dan di lakukan berjenjang mulai dari pusat, pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota, hingga UPT/PPT," kata Nyimas Alia, SE, M.Ikom selaku Kepala Bidang pada Asisten Deputi Penanganan Kekerasan Terhadap Anak pada KPP PA, Kamis (10/10) lalu.
Dijelaskannya, ini terkait, Kementrian ditahun 2009 kemarin telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang (SPM TPPO). "Ini berguna untuk memberikan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan, selain perdagangan orang," ujarnya.
Sekertaris Daerah yang diwakili Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesra, Dra. Asri Banteng, M.Si, sangat berharap melalui kegiatan ini, peserta dapat memacu diri lagi untuk memberikan data yang rill dan akurat.
"Laporan yang masuk dari kabupaten kota, belum pada keseluruhan data. padahal data tersebut merupakan dasar dalam mengambil kebijakan atau tindakan yang akan dilakukan," tandas Asri.(bhc/shs) |
