Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Media
Pemimpin Media Tidak Seharusnya di KUHP kan
2018-05-26 06:15:52

Afrizal Djunit saat sidang di Pengadilan Negeri Padang.(Foto: Istimewa)
PADANG, Berita HUKUM - Lanjutan persidangan terkait kasus yang menimpa Ismail Novendra salah seorang pemimpin koran mingguan daerah Jejak News, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik, akibat pemberitaannya yang dianggap mencemarkan nama baik Afrizal Djunit pada edisi 125 tanggal 28 Agustus / 12 September 2017.

Bahwa Afrizal sebagai pelapor merasa tidak senang karena nama baiknya di cemarkan dengan mencatut nama Kapolda Sumbar.

Dalam persidangan hari ini, Rabu, (23/5) lalu dengan Perkara nomor 263/pid.B/2018/PN.pdg, Jaksa Penuntut Umum Iqbal, SH dan Syawaludin Muhammad, SH, MH dengan agenda menghadirkan pelapor Afrizal untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi.

Fakta yang terungkap di Pengadilan bahwa, saksi mengakui memang benar Direktur operasional PT. Bone Mitra Abadi dan juga memenangkan beberapa proyek di sumbar pada tahun 2017 lalu. Dan begitu juga adanya hubungan kekeluargaan dengan irjen Fakhrizal kapolda Sumbar. jelasnya.

"ibu Kapolda Sumbar adalah kakak saya yang satu ayah lain ibu," ujar Afrizal.

Tambahnya, saksi mengakui bahwa memang ada menelpon terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 sebelum berita diterbitkan. ungkap saksi di persidangan.

"Saya baru ingat memang ada yang meneloon saya yakni terdakwa pada tanggal 7 agustus 2017 tapi saya lupa apa yang dibicarakan, yang pasti saat komunikasi lewat ponsel itu saya yang aktif bicara." ungkap Afrizal.

Saat ditanya majelis hakim, apakah saksi ada melakukan bantahan setelah berita diterbitkan, Afrizal mengaku bahwa, dirinya tidak melakukan klarifikasi atau HAK jawab terhadap media tersebut.

Di dalam UU Pers dijelaskan bahwa fungsi wartawan melakukan kontrol sosial, konfirmasi dan melakukan investigasi lanjutan untuk mengungkap fakta kebenaran sesuai informasi yg diterimanya.

Di tempat terpisah, ketika dihubunginya Ketua Setnas Forum Pers Independent Indonesia, Mustofa Hadi Karya, Rabu (23/5), ia mengatakan bahwa delik pengaduan atas pemberitaan media massa bukan pelanggaran hukum KUHP dan itu tidak bisa di kriminalkan.

"Ada HAK jawab dari narasumber dan sumber yang diberitakan untuk mengklarifikasi pemberitaan. Karena pemberitaan media Massa adalah informasi yang memiliki kode etik jurnalis." Tegas Mustofa.

Lanjut ia, ini bukan kasus yang mengarah pada object UU ITE, tetapi ini menganut delik aduan dan bukan KUHP.

"Maka dengan tegas saya katakan bahwa Sdr. Ismail harus segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan menjerat pelapor dengan tuduhan balik menentang kepentingan informasi publik dengan aduan KUHP." tutup Mustofa.(micke/kabartoday/bh/sya).

Share : |

 
Berita Terkait Media
Implikasi Strategis Tata Kelola Manajemen Media
Ratusan Ribu Wartawan Terancam Menganggur
Para Wartawan Sumbar Demo terkait Pergub No 30 Tahun 2018
Forum Wartawan Polri Gelar Raker Pengurus Membahas SOP dan Job Desc
Media Berpengaruh Tingkatkan Kepercayaan Publik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi
Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu
Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Program Hunian DP 0 Rupiah Samawa Diluncurkan Pemprov DKI Jakarta
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Polisi Menangkap Penembak Diduga Peluru Nyasar di Ruang Anggota Komisi III DPR
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]