Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Media
Pemimpin Media Tidak Seharusnya di KUHP kan
2018-05-26 06:15:52

Afrizal Djunit saat sidang di Pengadilan Negeri Padang.(Foto: Istimewa)
PADANG, Berita HUKUM - Lanjutan persidangan terkait kasus yang menimpa Ismail Novendra salah seorang pemimpin koran mingguan daerah Jejak News, dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik, akibat pemberitaannya yang dianggap mencemarkan nama baik Afrizal Djunit pada edisi 125 tanggal 28 Agustus / 12 September 2017.

Bahwa Afrizal sebagai pelapor merasa tidak senang karena nama baiknya di cemarkan dengan mencatut nama Kapolda Sumbar.

Dalam persidangan hari ini, Rabu, (23/5) lalu dengan Perkara nomor 263/pid.B/2018/PN.pdg, Jaksa Penuntut Umum Iqbal, SH dan Syawaludin Muhammad, SH, MH dengan agenda menghadirkan pelapor Afrizal untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi.

Fakta yang terungkap di Pengadilan bahwa, saksi mengakui memang benar Direktur operasional PT. Bone Mitra Abadi dan juga memenangkan beberapa proyek di sumbar pada tahun 2017 lalu. Dan begitu juga adanya hubungan kekeluargaan dengan irjen Fakhrizal kapolda Sumbar. jelasnya.

"ibu Kapolda Sumbar adalah kakak saya yang satu ayah lain ibu," ujar Afrizal.

Tambahnya, saksi mengakui bahwa memang ada menelpon terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017 sebelum berita diterbitkan. ungkap saksi di persidangan.

"Saya baru ingat memang ada yang meneloon saya yakni terdakwa pada tanggal 7 agustus 2017 tapi saya lupa apa yang dibicarakan, yang pasti saat komunikasi lewat ponsel itu saya yang aktif bicara." ungkap Afrizal.

Saat ditanya majelis hakim, apakah saksi ada melakukan bantahan setelah berita diterbitkan, Afrizal mengaku bahwa, dirinya tidak melakukan klarifikasi atau HAK jawab terhadap media tersebut.

Di dalam UU Pers dijelaskan bahwa fungsi wartawan melakukan kontrol sosial, konfirmasi dan melakukan investigasi lanjutan untuk mengungkap fakta kebenaran sesuai informasi yg diterimanya.

Di tempat terpisah, ketika dihubunginya Ketua Setnas Forum Pers Independent Indonesia, Mustofa Hadi Karya, Rabu (23/5), ia mengatakan bahwa delik pengaduan atas pemberitaan media massa bukan pelanggaran hukum KUHP dan itu tidak bisa di kriminalkan.

"Ada HAK jawab dari narasumber dan sumber yang diberitakan untuk mengklarifikasi pemberitaan. Karena pemberitaan media Massa adalah informasi yang memiliki kode etik jurnalis." Tegas Mustofa.

Lanjut ia, ini bukan kasus yang mengarah pada object UU ITE, tetapi ini menganut delik aduan dan bukan KUHP.

"Maka dengan tegas saya katakan bahwa Sdr. Ismail harus segera dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan menjerat pelapor dengan tuduhan balik menentang kepentingan informasi publik dengan aduan KUHP." tutup Mustofa.(micke/kabartoday/bh/sya).

Share : |

 
Berita Terkait Media
Duka Pers di Ujung Ramadhan: Ibu Dimana Ayah?
Jurnalis Jakarta Pusat Adakan Acara Bincang Kamtibmas Ring 1 dengan 3 Pilar
Pemimpin Media Tidak Seharusnya di KUHP kan
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Kominfo Aceh Tamiang dan PPWI Gelar Pelatihan Jurnalistik Warga
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala
Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira
Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Penomoran PKPU Sebatas Administrasi
KTT Trump-Kim: Jabat Tangan Kim dan Trump Bersejarah dalam Rentetan Gambar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212
Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik
Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers
Hasil Survey: Edy Rahmayadi - Musa Rahekshah Diprediksi Memenangkan Pilgubsu
Bergabung Ke Partai Berkarya, Inilah Pernyataan Politik Titiek Soeharto
Palestina dan Aktivis Kemanusian Kecewa Atas Perjalanan Yahya Staquf ke Israel
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]