Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi V DPR
Pemerintah Wajib Segera Laksanakan Wajib Belajar 12 Tahun
Friday 15 Jun 2012 18:29:58

Ilustrasi, Aku Ingin Sekolah (Foto: hijauhitam65)
SEMARANG (BeritaHUKUM.com) - Komisi X DPR meminta Pemerintah wajib segera laksanakan wajib belajar 12 tahun bagi anak Indonesia. Wajib belajar 12 tahun sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.

Demikian dikatakan Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto pada saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (15/6). Kunjungan kerja dilakanaaan dalam rangka mencari masukan masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan kerja Panja.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik, Agus Hermanto juga mengatakan bahwa Panja akan betul-betul melakukan pekerjaan yang efektif, sehingga wajib belajar 12 tahun dapat terlaksana dengan baik. “Wajib belajar 12 tahun ini sangat diharapkan bagi masyarakat luas, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu," tegas ketua Komisi X itu seperti yang dilansir dari dpr.go.id Jumat ini.

Agus mengatakan, Komisi X DPR berharap dan bertekad untuk lebih fokus, sehingga wajib belajar 12 tahun ini nantinya dapat terwujud dalam bentuk undang-undang atau menjadi keputusan Menteri, dan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Niat ini cukup tinggi, namun juga pastinya akan mendapat tantangan dan kesulitan” ungkapnya (spy/dpr/sya)


 
Berita Terkait Komisi V DPR
 
• DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
 
• Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan
 
• Komisi V: Selesaikan Mekanisme Subsidi, Baru Hapus KRL Ekonomi
 
• Pemerintah Wajib Segera Laksanakan Wajib Belajar 12 Tahun
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]