Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BBM Subsidi
Pemerintah Turunkan Subsidi BBM
Wednesday 17 Aug 2011 00:37:40

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Foto: Istimewa)
JAKARTA-Pemerintah menurunkan alokasi anggaran untuk subsidi menjadi Rp 208,9 triliun, dalam RAPBN 2012. Langkah ini diambil dengan melakukan langkah perbaikan dalam mekanisme penyalurannya agar lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

“Anggaran subsidi direncanakan mencapai Rp 208,9 triliun. Jumlah ini turun Rp 28,3 triliun dari beban anggaran subsidi dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 237,2 triliun,“ kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2012 beserta Nota Keuangan di depan Rapat paripurna DPR dan DPD, di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Dari total anggaran itu, pemerintah akan mengalokasikannya untuk subsidi BBM Rp 123,6 triliun; subsidi listrik Rp 45 triliun; dan subsidi non-energi Rp 40,3 triliun. Dijelaskan pula bahwa subsidi non-energi ini terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan publik, subsidi bunga kredit program dan subsidi pajak.

Subsidi yang sebetulnya merupakan hak masyarakat ekonomi lemah ke bawah, penyalurannya masih banyak yang kurang tepat sasaran, sehingga juga dinikmati oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi. Untuk itu, kebijakan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang telah dilakukan pada tahun 2011 tetap dilanjutkan dalam tahun 2012.

“Volume BBM bersubsidi, kita kendalikan antara lain melalui: optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg; peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN) dan Bahan Bakar Gas (BBG); serta pembatasan volume konsumsi secara bertahap,” papar SBY.(tnc/rob)

Share : |

 
Berita Terkait BBM Subsidi
BBM Bersubsidi: Konsumsi Diproyeksi Over Kuota
Presiden Tugaskan Hatta Cs Rumuskan Pengendalian Subsidi BBM
Pengendalian Kuota BBM Bersubsidi Diputuskan April Nanti
Segera Tentukan Kebijakan, Pemerintah Terus Pantau Konsumsi BBM Bersubsidi
Pertamina Siap Laksanakan Aturan Penggunaan BBM Bersubsidi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]