JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Rabu (17/12) pagi memimpin Rapat Terbatas Kabinet, di antaranya membahas masalah pelemahan nilai tukar mata uang rupiah.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) didampingi Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seusai Rapat Terbatas mengatakan, pelemahan kurs sebenarnya bukan masalah rupiah tetapi karena ekonomi AS membaik sehingga otomatis dollar AS menguat.
“Konsekuensinya, hampir semua mata uang di dunia kelihatannya melemah, tetapi sebenarnya seperti di Indonesia tidak ada hubungannya dengan Rupiah, hanya AS-nya yang membaik,” papar Jusuf Kalla.
Meskipun demikian, menurut Wapres, berita baiknya adalah Rupiah menguat terhadap Yen Jepang dan Ringgit Malaysia, dan juga dengan Dolar Australia dan won Korea. “Jadi kita optimistis bahwa ekonomi kita akan lebih kuat dari sebelumnya,” tuturnya.
Wapres menilai, situasi saat ini justru memberi peluang untuk ekonomi kita tumbuh lebih baik, karena dengan rupiah yang melemah dibanding dollar AS, maka impor dari negara-negara yang memakai dollar pasti menurun. Sebaliknya, ekspor kita akan naik karena hampir semua ekspor kita dihitung dengan dollar AS.
Hal itu, lanjut Wapres, akan menyebabkan stabilitas ekonomi lebih cepat karena defisit akan menurun, apalagi kebijakan sebelumnya mendukung.
Ia juga menyebutkan, kebijakan pengurangan subsidi BBM itu akan berlanjut sekalipun nilai kurs Rupiah melemah dibanding dollar AS. “Nanti pada ujungnya diawal tahun depan akan terlihat hasilnya,” terang Wapres.
Menurut Wapres, dengan adanya stabilitas kurs ini akan menyebabkan investasi lebih cepat karena yang punya uang untuk investasi di Indonesia dari ukuran mereka akan lebih murah. Karena harga-harga pasti mereka hitung dalam dolar. “Jadi, situasi yang seperti ini merupakan peluang, bukan masalah,” paparnya.
Tahun Depan
Menjawab wartawan, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, efek dari menurunnya nilai mata uang Rupiah itu nanti bisa dirasakan bersamaan pada saat efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan mulai efektif tahun depan.
Artinya, kata JK, pada saat anggaran tahun depan sudah mulai efektif, karena kita sudah dua bulan menaikkan BBM, dan menyelesaikan pembayaran ke pertamina, sehingga subsidinya langsung menurun di bidang konsumtif.
Adapun mengenai kestabilan nilai Rupiah, Wapres Jusuf Kalla mengakui tergantung juga pada batasan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Namun Wapres memperikan, pertumbuhan ekonomi di AS tidak mungkin seperti di China, 7-8 persen. Paling-paling sekitar 3-4 persen.
“Kalau Amerika tumbuh maka impornya naik, dan impor paling banyak itu dari China dan Indonesia. Kalau manufaktur di China naik karena itu maka imbasnya ekspor kita ke China juga baik. Jadi akan meninmbulkan stabilitas baru. Apakah itu diangka Rp 12.500 atau Rp 13.000 yang penting stabilitas naik,” terang JK.(Setkab/ES/bhc/sya) |
