JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan agar pemerintah Indonesia memperhatikan nasib petani kelapa sawit. Pasalnya saat ini petani kelapa sawit nasibnya semakin terjepit, karena harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit anjlok. Fadli menyarankan pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan pasar, agar nasib petani bisa lebih baik.
"Saya kira ini perlu ada intervensi dari pemerintah, terutama menyangkut petani kelapa sawit. Kalau korporasi saya kira mereka sudah punya mekanisme, karena mereka pasti mendapatkan untung, karena size-nya kan besar. Kalau petani size-nya kecil, sehingga economic skill-nya pun kecil," papar Fadli di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Jumat (31/8).
TBS sawit saat ini hanya dihargai Rp500 hingga Rp600 per kg. Padahal usia produktif TBS baru bisa dipetik setelah berumur 10 tahun. Merawat sepuluh tahun hanya dihargai Rp500 sampai dengan Rp600 per kg. Nasib petani sawit semakin terjepit.
Politisi Partai Gerindra itu menegaskan pemerintah perlu membela nasib petani kecil. "Ini perlu ada keberpihakan. Itulah seharusnya ada BLU yang kelapa sawit itu memberikan dukungan kepada para petani kelapa sawit," tandasnya.
Parahnya lagi, pengepul tidak mau membeli hasil tani sawit, karena pabrik pun membatasi. Harga TBS di tingkat petani kian hari kian merosot. Jika dibiarkan, petani sawit bakal gulung tikar karena tak dapat keuntungan lagi.
"Saya kira semestinya pabrik bisa menampung, karena pabrik-pabrik itu juga membutuhkan bahan material, bahan mentah untuk diolah menjadi CPO. Mestinya ada mekanismenya. Jangan sampai mereka dipersulit, sehingga pabrik mendapatkan harga yang murah, ini yang perlu dikontrol," jelas Fadli.
Akar permasalahannya karena suplai TBS banyak, ditambah lagi kebun sedang panen raya. Akibatnya pabriknya tidak dapat menampung buah TBS yang ada, sehingga harga sawit dipermainkan. Seiring bertambahnya jumlah kebun petani non plasma atau petani tradisional, hendaknya diiringi penambahan jumlah pabrik pengolahan.(eko/sf/DPR/bh/sya) |
