Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Freeport
Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
2017-12-07 07:49:00

nggota Komisi VII DPR, M Nasir.(Foto: Jaka/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR, M Nasir menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk janji pembangunan smelter. "Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas,"ujar M.Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri ESDM (energy dan sumber daya mineral) beserta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII lainnya, Tjatur Sapto Edy yang mengatakan jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh PT Freeport soal janji membangun smelter. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan smelter di Gresik yang konon sempat beredar kabar akan dijadikan tempat pembangunan smelter PT Freeport.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih pun mempertanyakan kesanggupan pemerintah menguasai saham Freeport sejumlah 51 persen, sementara janji pembuatan. Lebih lanjut ia juga berharap Freeport memiliki itikad baik untuk merealisasikan janjinya tersebut.

"Wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seia dan sekata. Polemik ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah," papar Eni.

Menanggapi hal itu Menteri ESDM, Ignatius Jonan menjelaskan bahwa janji membangun smelter Freeport masih tertunda, dikarenakan proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

Dilanjutkannya, untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD (Badan usaha milik daerah). Selain itu saham milik PT Indocopper sebanyak kurang lebih 9 persen yang dikuasai Freeport McMoran juga akan diambil alih pemerintah.
"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting untuk akuisisi sahamnya,"ujar Jonan.(Ayu,mp/DPR/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Freeport
Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter
Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport
Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober
Divestasi Saham Freeport Sebaiknya Tunggu Izinnya Habis
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip
Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra
Uni Eropa dan Rusia Tolak Dukung Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]