Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Freeport
Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
2017-12-07 07:49:00

nggota Komisi VII DPR, M Nasir.(Foto: Jaka/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR, M Nasir menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk janji pembangunan smelter. "Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas,"ujar M.Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri ESDM (energy dan sumber daya mineral) beserta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII lainnya, Tjatur Sapto Edy yang mengatakan jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh PT Freeport soal janji membangun smelter. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan smelter di Gresik yang konon sempat beredar kabar akan dijadikan tempat pembangunan smelter PT Freeport.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih pun mempertanyakan kesanggupan pemerintah menguasai saham Freeport sejumlah 51 persen, sementara janji pembuatan. Lebih lanjut ia juga berharap Freeport memiliki itikad baik untuk merealisasikan janjinya tersebut.

"Wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seia dan sekata. Polemik ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah," papar Eni.

Menanggapi hal itu Menteri ESDM, Ignatius Jonan menjelaskan bahwa janji membangun smelter Freeport masih tertunda, dikarenakan proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

Dilanjutkannya, untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD (Badan usaha milik daerah). Selain itu saham milik PT Indocopper sebanyak kurang lebih 9 persen yang dikuasai Freeport McMoran juga akan diambil alih pemerintah.
"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting untuk akuisisi sahamnya,"ujar Jonan.(Ayu,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Freeport
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Pendapatan Anjlok, Freeport Tak Bakal Bagi Dividen Hingga 2020
Otto Hasibuan: Ada Potensi Kerugian Negara Dalam Pembelian 51% Saham Freeport
Divestasi Freeport 51% Rampung, Untung atau Buntung?
Freeport Sudah Diambil Alih oleh Bangsa Indonesia, Benarkah?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dosen UI: Jika Sebar Hoaks, Tokoh Agama Paling Berdosa
Mulai Besok Jalur 10 Stasiun Kereta Manggarai Bakal Ditutup Selama 45 Hari
HMPI: Hoaks Buat Netizen Lebih Hebat dari Quraish Shihab
Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun
Abdul Basyid Has: Pemkot Batam Harus Tunjukan Komitmen Berantas Korupsi, Bukan Sebaliknya.
Sumdaling PMJ Menangkap 6 Tersangka 'dokter' Penyunting Gas Oplosan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]