Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Infrastruktur
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang
2018-02-21 12:20:47

Tampak ambruknya tiang penyanggah atau grider proyek Tol Becakayu pada Selasa (20/2) sekitar pukul 03.30 Wib.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melakukan penghentian sementara seluruh pekerjaan pembangunan infrastruktur pada struktur layang yang menggunakan beban berat. Langkah tersebut diikuti evaluasi menyeluruh terhadap desain, standar operasi prosedur (SOP), metode kerja, sumber daya manusia, peralatan termasuk memperketat pengawasan.

"Pengawasan terhadap infrastruktur memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali. Apapun pekerjaan yang dikerjakan secara normal atau cepat semuanya membutuhkan pengawasan manajemen kontrol yang ketat dan detail," kata Presiden Joko Widodo, Selasa (20/2).

Keputusan untuk menghentikan sementara pekerjaan konstruksi layang yang dilanjutkan dengan evaluasi menjadi pokok hasil pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Komite Keselamatan Konstruksi dan para Direksi BUMN Karya yang berlangsung di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (20/2).

Menteri Basuki mengatakan langkah ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan pekerja dan pengguna layanan hasil konstruksi. Dalam dua tahun ini terjadi sebanyak 14 kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan yang beberapa diantaranya mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka.

"Semua pekerjaan yang bersifat konstruksi layang (elevated) di Indonesia, yang memerlukan pekerjaan dengan beban berat, seperti pemasangan girder dan pilar/pierhead dihentikan sementara. Penghentian sementara berlaku untuk seluruh pembangunan jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Kalimantan, Sulawesi, jembatan panjang maupun proyek LRT, MRT dan proyek swasta. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia dibantu oleh konsultan independen. Sementara untuk konstruksi at grade seperti pekerjaan rigid pavement, pengaspalan, fondasi, bendungan terus dilanjutkan," jelas Menteri Basuki.

Penghentian sementara akan berakhir setelah evaluasi selesai dilakukan dan diterima dengan rekomendasi dari Ketua Komite Keselamatan Konstruksi untuk diputuskan bisa atau tidaknya proyek dilanjutkan. "Keputusan dilanjutkan atau tidaknya bergantung hasil evaluasi, project by project, dan tidak harus bersamaan," tegas Menteri Basuki.

Selain itu hasil evaluasi KKK akan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pemilik pekerjaan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi kepada kontraktor, konsultan dan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab.

"Misalnya kejadian robohnya dinding underpass di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno Hatta, sanksi akan diberikan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk proyek investasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN, maka sanksi akan diberikan oleh Menteri BUMN kepada pihak yang bertnggung jawab langsung atas pelaksanaan proyek. Demikian juga apabila proyek di Kementerian PUPR, maka sanksi akan diberikan oleh Menteri PUPR," jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki tidak sependapat apabila kejadian kecelakaan konstruksi atau kegagalan bangunan disebabkan oleh percepatan pembangunan infrastruktur. "Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia belum apa-apa bila dibandingkan dengan percepatan infrastruktur di negara tetangga seperti Malaysia dan China. Di China, pembangunan jalan tol satu tahun sekitar 4.000 km, Indonesia dalam 5 tahun menargetkan 1.000 km. Bukan sebagai sebuah alasan, tetapi kita menekankan pentingnya kedisiplinan pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin kualitas, keamanan dan keselamatan konstruksi," jelas Menteri Basuki.(Gtv/Jay/PU/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Infrastruktur
Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Proyek Overpass Akses Tol Manado-Bitung Ambruk, 3 Pekerja Tertimbun
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Belum Sentuh Aktor Intelektual, FPMP Minta KPK Turun Tangan Awasi Kasus PT Sipoa
Radikalisme Muncul Karena Tidak Memahami Hubungan Islam dan Pancasila dengan Benar
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Kapolda Metro Jaya Beri Piagam Penghargaan 9 Anggota Subdit Harda Ditreskrimum
Hari Tani Nasional Ingatkan Pemerintah Agar Stop Impor
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ditlantas PMJ Kembali Membuka Gerai Layanan Perpanjangan STNK & SIM di Blok M Square
Tuntut Ekonomi dan Demokrasi, Aliansi Mahasiswa UMJ Aksi Unjuk Rasa di Depan Istana Negara
Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2019
Ini 6 Alasan Forum Caleg Golkar Dukung Prabowo-Sandi
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]