Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Sembako
Pemerintah Harus Stabilkan Harga Sembako Jelang Ramadhan
2017-05-10 06:52:26

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati.(Foto: Tim Parle/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati minta pemerintah untuk menstabilkan harga sembako menjelang masuknya bulan Ramadhan. Ia menyoroti bahwa beberapa komoditas sudah mengalami kenaikan secara perlahan. Sehingga ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Demikian disampaikan dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Selasa, (9/5).

"Memasuki bulan Ramadhan sejumlah komoditas pokok masyarakat seperti bawang merah, bawang putih dan komoditas pokok lainnya mulai merangkak naik. Seperti bawang putih yang sebelumnya harga eceran sekilo Rp 20 ribu- Rp 25 ribu kini naik menjadi Rp 57 ribu-70 ribu. Situasi ini seperti menjadi ritual tahunan memasuki bulan ramadhan, komoditas pokok selalu naik," ujar Reni.

Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok harus ditekan oleh pemerintah dengan mengendalikan harga komoditas pokok masyarakat. Pemerintah, lanjut Reni, tidak boleh membiarkan harga komoditas pokok naik liar sehingga menguras biaya kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya di bulan Ramadhan. "Terlebih, pelaksanaan Ramadhan tahun ini waktunya tidak berjauhan dengan awal masuk tahun ajaran baru sekolah dan perguruan tinggi yang dipastikan akan menguras biaya yang tidak kecil oleh masyarakat," tuturnya.

Politisi PPP ini menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan harga komoditas pokok masyarakat menjelang Ramadhan ini harus stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya-upaya konkret dan tidak biasa harus dilakukan dan memastikan harga sembako kembali turun.

"Kenaikan bahan sembako yang selalu berulang setiap ramadhan harus menjadi prioritas kerja pemerintah guna menyambut Ramadhan ini. Jangan sampai kenaikan harga sembako menjadi ritual tahunan. Masyarakat kebanyakan yang akan repot dan mengeluarkan biaya ekstra di saat Ramadhan," jelasnya.

Selain itu, Reni juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap bila ada permainan kartel atau oknum yang memainkan harga sembako. "Bila terkait dengan tindak pidana, aparat kepolisian jangan segan-segan untuk menindak pelakunya. Segala upaya tersebut dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dalam melaksanakan Ramadhan tidak dibebani dengan melambungnya harga bahan sembako," pungkas Reni.(hs/sc/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Sembako
 
• Harga Bahan Pokok Semakin Naik, Ketua DPR Desak Pemerintah Segera Kendalikan
 
• Pajak Sembako Merupakan Pengkhianatan Kepada Rakyat
 
• Polda Metro Jaya Melaunching Gerakan Stabilisasi Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri
 
• Sidak Kapolda di Pasar Segiri Samarinda, Harga Bawang dan Telur Masih Tinggi
 
• Polisi Menggerebek PD Masa Harapan yang Melakukan Penipuan Kemasan Beras Kualitas Bagus
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]