Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Perang Dagang AS-China
Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
2019-08-19 16:25:55

Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menandatangani nota persetujuan (Foto: Runi/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Anggaran(Banggar) DPR RI Said Abdullah memperkirakan tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih belum mereda sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang belum membaik. Ia menilai selain imbas normalisasi kebijakan moneter The Fed, pelemahan rupiah juga dipicu perang dagang antara China dan AS yang kemudian menjadi perang mata uang. Said meminta pemerintah menyiapkan grand strategymengantisipasi dampak parang dagang AS dan China ini.

"Jadi, kalau dua negara raksasa ekonomi ini berperang, maka akan membuat arus perdagangan dan rantai pasar global terhambat. Alhasil, kinerja ekspor Indonesia pun berpeluang terganggu karena penurunan permintaan," jelas Said Abdullah saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senin, (19/8).

Ia menillai bahwa situasi global tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia, adapun proyeksi nilai tukar rupiah senilai Rp 14.400 menurutnya sudah sangat rasional. "Kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah. Makanya proyeksi nilai tukar dalam RAPBN 2020 diusulkan pada angka Rp 14.400 sangat rasionable," ujar Said.

Said juga sedikit mengulas tentang keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta Nota Keuangan yang pertumbuhan ekonominya hanya ditargetkan 5,3 %. Hal ini menunjukkan rupiah masih akan mengalami tekanan pada tahun 2020. Faktor eksternal kebijakan suku bunga The Fed serta perang dagang AS dan China akan terus berdampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah di 2020.

"Masih rentannya fundamental ekonomi nasional yakni lemahnya ekspor, arus modal investasi melambat, menjadi titik lemah rupiah dan tetap akan mempengaruhi kinerja rupiah tahun 2020," jelas Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Said meminta pemerintah menyiapkan grand strategy mengantisipasi dampak parang dagang AS dan China ini. Sebab, efek berlanjutnya perang dagang AS dan China berpengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Pasalnya, China dan AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia.

"Saya memperkirakan, 2020 tetap masih ada tekanan eksternal. Untuk itu, fundamental ekonomi di dalam negeri harus diperkuat. Ini penting agar kurs, inflasi, tingkat bunga dan sebagainya tidak terlalu bergejolak," tandasnya.(hs/er/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Perang Dagang AS-China
 
• Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Perang Dagang AS-China
 
• Perang Dagang AS-China: Trump Terapkan Bea Masuk 10% Barang Impor China
 
• Legislator Minta Pemerintah Waspadai Dampak Perang Dagang AS - China
 
• Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi
 
• Perang Dagang AS-China Bisa Berlangsung Lama
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]