Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Palestina
Pemerintah Harus Proaktif Hentikan Kekerasan di Myanmar dan Palestina
2021-05-07 17:05:02

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI.(Foto: Oji/nvl)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk konsisten dan proaktif menyerukan penghentian kekerasan, baik yang terjadi di Myanmar maupun Palestina. Menurut Sukamta, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk hentikan penyelesaian konflik di Myanmar yang masih terjadi, meskipun telah terbit resolusi yang telah ditandatangani oleh para pimpinan ASEAN dalam KTT ASEAN beberapa waktu silam.

"Kami berharap betul pemerintah Republik Indonesia terus mendorong pro aktif agar kekerasan itu bisa segera dihentikan di Myanmar. Rakyat terselamatkan, dan rezim junta militer mau mendengarkan saran-saran dari pimpinan ASEAN," tegas Sukamta saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Ruang Paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5).

Selain di Myanmar, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Pemerintah Indonesia juga harus terus mendorong penghentian kekerasan di Negara Palestina. Terlebih di saat Bulan Ramadan, Umat Islam di negara tersebut tidak dapat salat di Masjid Al-Aqsha karena dicegah oleh tentara Israel.

"Saya kira (kekerasan di Palestina, red) ini juga perlu mendapatkan sorotan dan tekanan dari dunia internasional. Kami berharap Pemerintah Indonesia di tengah seluruh persoalan yang kita hadapi, juga terus konsisten untuk menyerukan penghentian kekerasan oleh Israel di bumi Palestina, khususnya di Masjid Al-Aqsha," ujar legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.(rdn/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Palestina
 
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
 
Israel Kembali Perangi Hamas di Gaza, Jeda Pertempuran Berakhir
 
HNW: Dukungan Presiden Jokowi Terhadap Kemerdekaan Palestina, Perlu Ditindaklanjuti Dengan Konkret
 
BKSAP Desak DK PBB Bentuk Pasukan Perdamaian untuk Palestina
 
HNW Mengutuk Keras Israel Yang Kembali Meneror Gaza
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae
TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]