Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Daging
Pemerintah Diminta Segera Atasi Gejolak Harga Daging Sapi
2022-03-06 19:58:16

Ilustrasi. Daging Sapi.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk mengatasi lonjakan harga daging sapi di tanah air. Menurutnya pemerintah mesti mendengar aspirasi dari para peternak dan pedagang agar kebijakan intervensi dapat tepat dan jitu untuk mengendalikan harga daging sapi.

"Mogoknya para pedagang akibat harga daging sapi yang melonjak hingga mencapai Rp 15.000 per kilogram harus segera disikapi, sebab daging sapi ini merupakan komoditas pangan strategis yang permintaannya terus meningkat setiap tahun," ujar Johan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (4/3).

Untuk mengatasi gejolak harga daging tersebut, Johan mendesak pemerintah untuk menghentikan ketergantungan impor dan melakukan pengembangan sapi lokal terutama di wilayah timur Indonesia. "Banyak daerah seperti di Sumbawa, Bima dan lain-lain yang sangat cocok untuk pengembangan sapi secara ekstensif karena tersedia lahan yang luas dan cocok untuk memelihara sapi," tegas Johan.

"Penyebab dari terus bergejolaknya harga daging setiap tahun karena rendahnya pertumbuhan sapi lokal dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi daging sapi secara nasional. Selain itu, meningkatnya harga daging disebabkan karena ketergantungan terhadap impor bakalan sebagai sumber utama pasokan daging segar," papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Untuk itu, legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I tersebut meminta pemerintah segera mengatasi masalah ini terutama untuk memenuhi permintaan pasar dengan harga yang stabil. "Harus ada kebijakan penetapan hambatan perdagangan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan impor daging yang malah terus meningkat," usul Johan.

Dikatakannya, pemicu melonjaknya harga daging sapi adalah meningkatnya harga sapi bakalan yang diimpor dari Australia. Oleh karenanya harus ada keberanian berupa kebijakan untuk menurunkan volume impor sapi bakalan dan daging sapi melalui peningkatan produksi daging sapi lokal tanpa menguras populasi sapi potong lokal yang dapat menganggu keberlanjutan usaha ternak sapi potong.

Johan juga mengusulkan agar pemerintah berani membuat terobosan untuk memajukan peternakan sapi di tanah air melalui peningkatan teknologi dalam negeri serta memberikan penurunan suku bunga kredit bagi semua peternak rakyat di bidang usaha peternakan. "Dukungan kebijakan dari pemerintah sangat ditunggu oleh para peternak dan pelaku usaha peternakan untuk peningkatan daya saing peternakan nasional menuju kemandirian pangan nasional," tutup Johan.(dep/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Daging
 
Pemerintah Diminta Segera Atasi Gejolak Harga Daging Sapi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]