Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Energi Alternatif
Pemerintah Diminta Konsisten Kembangkan Energi Alternatif
Monday 18 Nov 2013 21:03:26

Ilustrasi. Energi Alternatif.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedaulatan di bidang energi harus terus ditunjukkan Indonesia, salah satunya dengan mengembangkan energi alternatif untuk menggantikan sumber energi fosil yang kian menipis.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan hal tersebut dalam pidato Pembukaan Masa Sidang II tahun 2013-2014, Senin (18/11). “Pemerintah harus konsisten untuk terus mengembangkan berbagai energi alternatif menuju Indonesia berdaulat di bidang energi,” tandasnya. Banyak sumber energi alternatif yang belum tereksplorasi dari perut bumi Indonesia. Energi panas bumi, salah satunya yang belum secara maksimal dimanfaatkan.

Selain energi alternatif, DPR juga meminta pemerintah mengelola subsidi BBM dengan baik. Dalam RUU APBN 2014 yang baru saja dibahas DPR, subsidi harus diupayakan tepat sasaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. “Pemerintah harus mampu mengendalikan subsidi BBM pada tahun anggaran berjalan, agar tidak melebihi kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter.”

Pada bagian lain, Marzuki juga mengungkapkan, soal efisiensi pengelolaan migas, penentuan angka cost recovery, dan mendorong iklim investasi di sektor migas. Semua ini penting dilakukan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan sekaligus sebagai sumber pendapatan negara.

Sementara soal kebijakan pengadaan mobil murah ramah lingkungan, disarankan Marzuki agar ada ketegasan dalam implementasinya. Pemberian insentif pajak bagi proyek mobil murah itu, katanya, berpotensi mendistorsi kebijakan pengendaliaan BBM bersubsidi. Selain itu, proyek ini juga bertabrakan dengan upaya intensifikasi pajak dan pengendalian emisi gas buang.(mh/dpr/bhc/sya)


 
Berita Terkait Energi Alternatif
 
Prabowo-Sandi Siapkan Strategi Dorongan Besar Wujudkan Kedaulatan Energi
 
Harga Energi Baru Terbarukan (EBT) Masih Relatif Mahal
 
DPR Minta Negara Produsen Minyak Kembangkan Energi Ramah Lingkungan
 
Aturan Energi Bersih Mesti Adil
 
Ada 9 Pembangkit Senilai Rp20,6 Triliun Segera Teken Jual Beli Listrik ke PLN
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]