Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jalan TOL
Pemerintah Diminta Batalkan Integrasi Tarif Tol JORR
2018-06-23 11:37:21

Ilustrasi. Jalan Tol JORR.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meminta Kementerian PUPR membatalkan rencana pengintegrasian tarif tol JORR karena dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

"Pengintegrasian tarif tol JORR ini berpotensi melanggar pasal 48 UU Jalan. Ada indikasi kenaikan tarif terselubung dalam kebijakan ini khususnya untuk pengguna tol jarak pendek. Dan kenaikan itu sangat signifikan yaitu 57 persen dari tarif awal Rp9.500 menjadi Rp15.000. Padahal, jika mengacu UU, dengan inflasi hanya 3 persen per tahun maka kenaikan masksimal hanya 6 persen," kata Sigit dalam keterangan persnya, Selasa (19/6).

Sigit menuturkan, selain laju inflasi, tarif tol juga dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Sisi lain, daya beli masyarakat melemah, pada kuartal I 2018, proporsi pendapatan masyarakat yang dibelanjakan menurun menjadi 64,1 persen.

"Daya beli lemah, artinya kemampuan bayar pengguna jalan juga mengalami penurunan. Tapi kenapa disaat seperti ini pemerintah justru mengambil kebijakan mengintegrasikan tarif tol yang akan membebani pengguna tol," ujar politisi F-PKS ini.

Sigit menilai, sebaiknya pemerintah sebagai regulator fokus untuk mengingatkan dan mengawasi pengelolaan jalan tol oleh operator agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Apalagi, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati banyak persoalan dalam pengelolaan tol mulai dari SPM yang tidak dipenuhi hingga penetapan tarif yang membebani masyarakat.

"Hasil evaluasi BPK atas pengelolaan beberapa ruas tol di Jawa dari tahun 2014-2016 menemukan enam masalah pokok yang dapat mengganggu pengelolaan operasional jalan tol pada Kementerian PUPR, BPJT dan BUJT berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan kebijakan tarif tol. Seharusnya ini dibenahi dulu, baru buat aturan baru soal tarif," saran politisi dapil Jatim itu.

Untuk diketahui, berdasarkan laporan BPK, enam masalah pengelolaan tol tersebut diantaranya meliputi proses penilaian pemenuhan SPM belum memadai dan terdapat beberapa jalan tol yang tidak memenuhi standar pada aspek kelancaran lalu lintas, kebijakan penerapan integrasi sistem pembayaran pada jalan tol Trans Jawa dalam menghadapi lalu lintas Lebaran tahun 2016 tidak didukung kajian atau rencana antisipasi yang memadai atas dampaknya. Kenaikan tarif tol belum mempertimbangkan pemenuhan pelayanan atas kelancaran lalu lintas dan kondisi daya beli masyarakat serta terdapat kenaikan yang melebihi kenaikan laju inflasi.(ann/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Jalan TOL
 
Tuntut Ganti Untung Lahan Proyek Jalan Tol, Projo Mengeluh ke DPRD Kaltim
 
Hadiri Peresmian Tol, Begini Kata Ketua DPRD Kaltim Makmur
 
Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
 
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
 
Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Bareskrim Polri Dukung Yayasan GONG Indonesia Bangun Standarisasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba
Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]