Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Gas
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
Monday 22 Jun 2015 17:51:44

Ilustrasi. Tabung Gas 3 Kg.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian mendesak pemerintah menyusun kebijakan khusus terkait distribusi tabung gas elpiji 3 kg.

"Dari hasil kunjungan Dapil, kami temui banyak masyarakat yang tidak punya hak tapi mereka bisa membeli gas 3 kg, sementara yang punya hak kadang-kadang kesulitan dan langka memperoleh gas,"ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

Menurutnya, jika tidak ada sistem monitoring terkait distribusi gas 3 kg ini tentunya akan memberatkan rakyat kecil. "Perlu adanya inovasi bagi pengguna gas 3 kg, agar yang mampu tidak bisa membeli gas 3 kg tersebut, jadi perlu buat sistem monitoring yang jelas,"jelasnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Partai Nasdem menilai, selama ini Pulau Sumbawa selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, gas di daerah tersebut sangat sulit dan langka diperoleh.

"Masyarakat merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat bahkan sampai saat ini tidak ada gas di pulau Sumbawa, karena itu kita minta Dipercepat realisasinya dan dipersiapkan infrastrukturnya dilapangan khusus distribusi elpiji 3 kg,"jelasnya.

Selama ini, paparnya, Pulau Sumbawa telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. misalnya, saja produksi Bawang di bima sangat luar biasa, begitu juga produksi jagung di Donpu. "Kita munta dipercepat konversi minyak tanah ke elpiji selain itu, perlu dikurangi penyelundupan minyak tanah dari Pulau Sumbawa ke Lombok,"paparnya.(Sugeng/dpr/bh/sya)


 
Berita Terkait Gas
 
Pemerintah Harus Hati-Hati Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg
 
Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji
 
Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
 
Nasib Rakyat Di Negeri Langka
 
Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hartono Tanuwidjaja: Mengapresiasi Putusan Majelis Hakim PTUN Sarang Berdasarkan Asas Umum Pemerintahan
Din Syamsuddin Ungkap 3 Syarat Pemakzulan Pemimpin
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polisi Sita 15,6 Gram Ganja dari Tangan Artis Berinisial DS
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]