JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian mendesak pemerintah menyusun kebijakan khusus terkait distribusi tabung gas elpiji 3 kg.
"Dari hasil kunjungan Dapil, kami temui banyak masyarakat yang tidak punya hak tapi mereka bisa membeli gas 3 kg, sementara yang punya hak kadang-kadang kesulitan dan langka memperoleh gas,"ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Senin, (22/6).
Menurutnya, jika tidak ada sistem monitoring terkait distribusi gas 3 kg ini tentunya akan memberatkan rakyat kecil. "Perlu adanya inovasi bagi pengguna gas 3 kg, agar yang mampu tidak bisa membeli gas 3 kg tersebut, jadi perlu buat sistem monitoring yang jelas,"jelasnya.
Sementara Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Partai Nasdem menilai, selama ini Pulau Sumbawa selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, gas di daerah tersebut sangat sulit dan langka diperoleh.
"Masyarakat merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat bahkan sampai saat ini tidak ada gas di pulau Sumbawa, karena itu kita minta Dipercepat realisasinya dan dipersiapkan infrastrukturnya dilapangan khusus distribusi elpiji 3 kg,"jelasnya.
Selama ini, paparnya, Pulau Sumbawa telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. misalnya, saja produksi Bawang di bima sangat luar biasa, begitu juga produksi jagung di Donpu. "Kita munta dipercepat konversi minyak tanah ke elpiji selain itu, perlu dikurangi penyelundupan minyak tanah dari Pulau Sumbawa ke Lombok,"paparnya.(Sugeng/dpr/bh/sya) |
