Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Gas
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
Monday 22 Jun 2015 17:51:44

Ilustrasi. Tabung Gas 3 Kg.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian mendesak pemerintah menyusun kebijakan khusus terkait distribusi tabung gas elpiji 3 kg.

"Dari hasil kunjungan Dapil, kami temui banyak masyarakat yang tidak punya hak tapi mereka bisa membeli gas 3 kg, sementara yang punya hak kadang-kadang kesulitan dan langka memperoleh gas,"ujarnya saat Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, di Gedung DPR, Senin, (22/6).

Menurutnya, jika tidak ada sistem monitoring terkait distribusi gas 3 kg ini tentunya akan memberatkan rakyat kecil. "Perlu adanya inovasi bagi pengguna gas 3 kg, agar yang mampu tidak bisa membeli gas 3 kg tersebut, jadi perlu buat sistem monitoring yang jelas,"jelasnya.

Sementara Anggota Komisi VII DPR Kurtubi dari Partai Nasdem menilai, selama ini Pulau Sumbawa selalu dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pasalnya, gas di daerah tersebut sangat sulit dan langka diperoleh.

"Masyarakat merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat bahkan sampai saat ini tidak ada gas di pulau Sumbawa, karena itu kita minta Dipercepat realisasinya dan dipersiapkan infrastrukturnya dilapangan khusus distribusi elpiji 3 kg,"jelasnya.

Selama ini, paparnya, Pulau Sumbawa telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. misalnya, saja produksi Bawang di bima sangat luar biasa, begitu juga produksi jagung di Donpu. "Kita munta dipercepat konversi minyak tanah ke elpiji selain itu, perlu dikurangi penyelundupan minyak tanah dari Pulau Sumbawa ke Lombok,"paparnya.(Sugeng/dpr/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Gas
Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji
Langka Gas Elpiji 3 Kg, Kegagalan Manajemen Logistik Nasional
Nasib Rakyat Di Negeri Langka
Kunjungan Jokowi Ke Singapura Berbuah Kontrak Impor LNG
Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketua DPRD Kaltim: Jembatan Kelay dan Sambaliung di Berau Terancam Roboh
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja
Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia
Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP
Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol
Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]