Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Bahasa
Pembangunan Monumen Bahasa Mangkrak, Mustofa Widjaja Desak Pemerintah Segera Selesaikan
2019-02-15 17:44:39

Ir. H. Mustofa Widjaja, M.M, Caleg DPD RI Dapil Kepri.(Foto: Istimewa)
TANJUNGPINANG, Berita HUKUM - Sejak tahun 2014 pembangunan Monumen Bahasa Melayu (MBM) tidak kunjung selesai, padahal masuk rancangan anggaran 2014. Selang lima tahun berselang bagunan dasar monumen tersebut terbengkalai ditumbuhi semak belukar dan tak terawat yang berlokasi di belakang Balai Adat, Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang.

Semangat awal pembangunan monumen tesebut adalah untuk meneguhkan bahasa melayu sebagai bahasa persatuan di Indonesia yang dahulunya dikembangkan oleh Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. MBM penting tidak hanya sebagai daya tarik wisata, tapi juga untuk menghidupkan memori persatuan melalui bahasa melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia di Pulau Penyengat.

Desakan percepatan penyelesaian pembangunan MBM juga di utarakan oleh Tokoh Kepri, Mustofa Widjaja. Baginya penyelesaian pembanguan harus secepatnya, mengingat sudah pernah dikerjakan pada tahun 2014, tapi terbengkalai begitu saja. MBM punya nilai sejarah dan budaya yang kuat untuk generasi muda Kepri, pemerintah harus punya komitmen kuat dan serius untuk menyelesaikannya.

"Sangat disayangkan Pulau Penyengat punya nilai historis yang besar untuk Kepri dan Indoensia dinodai dengan proyek kebudayaan yang tak kunjung selesai. Masyarakat Kepri menantikan kehadiran monumen tersebut sebagi marwah kebudayaan Kepri. Kedepan kita akan bekerja sama dengan lembaga kebudayaan untuk medorong pemerintah menuntaskan kerja mereka di Pulau Penyengat," tegas Mustofa Widjaja saat dimintai komentar di Tanjungpinang pada Jumat (15/2).

Mantan Ketua BP Batam tersebut menambahkan kemandekan pembangunan harus diusut tuntas dan di informasi pada masyarakat, bagaimapun hal tersebut menjadi hak mereka. Selain itu pemerintah harus memberikan rancangan baik anggaran maupun waktu pengerjaan agar masyarakat bisa ikut serta mengawasi dan memastikan monumen mereka akan dituntaskan. "Sangat Arif jika pemerintah memberikan keterangan pada masyarakat terkait tidak berjalannya pembangunan MBM, dan juga memberikan kejelasan terkait penyelesaian pembangunannya," tutup Caleg DPD RI Dapil Kepri tersebut.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Bahasa
Pembangunan Monumen Bahasa Mangkrak, Mustofa Widjaja Desak Pemerintah Segera Selesaikan
Datangi Kampung Inggris, Zulkifli Hasan Optimis Tenaga Kerja Indonesia Bisa Unggul dari Asing
Temu Sastra Indonesia-Malaysia ke-3 Digelar di Bandung
Tan Sri Dr Rais Yatim: Perjuangkan Bahasa Indonesia Raih Pengakuan Internasional
Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Amien Rais Diperiksa sebagai Saksi terkait Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Komisi V Tinjau Kesiapan Pemerintah Antisipasi Mudik Lebaran
Muhammadiyah Kecam Aksi Unjuk Rasa 21-22 Mei yang Berujung Rusuh
Ciptakan Generasi Berkarakter Islam MIN 1 Gelar Pesantren Kilat
Dana BOS Triwulan ke II 2019 Sudah Cair untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]