Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Koperasi
Pembahasan RUU Perkoperasian dan RUU Kewirausahaan Nasional Diperpanjang
2017-04-29 14:47:11

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (28/4).(Foto: iwan armanias/iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Rancangan Undang-Undang tentang Kewirausahaan Nasional.

"Sesuai dengan rapat pengganti Bamus tanggal 27 April 2017, Pimpinan Komisi VI DPR RI telah menyampaikan surat tentang permintaan perpanjangan waktu masa sidang. Apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Perkoperasiaan dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional dapat kita setujui?," tanya Fahri kepada Anggota Dewan didalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4).

Atas pertanyaan Pimpinan Rapat Paripurna itu, seluruh Anggota DPR RI yang hadir menyatakan persetujuannya.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang berbunyi pembahasan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu tiga kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Rapat paripurna DPR, sesuai dengan permintaan tertulis Pimpinan komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, atau Pimpinan Panitia Khusus," paparnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Koperasi
 
OJK Mau Bunuh Koperasi Syari'ah?
 
KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021
 
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
 
Ketua DPR Harap Pemerintah Proaktif Selesaikan RUU Perkoperasian untuk Segera Dapat Disahkan
 
PP Muhammadiyah: 'Mafia' Rentenir, di Balik Belum Disahkannya RUU Perkoperasian
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tim Pemburu Covid-19 Siap Tindak Tegas Pelanggar Prokes di Wilayah Hukum Polda Metro
Haedar Nashir: Muslim yang Kuat adalah Muslim yang Bertangan di Atas
Wartawan di Polda Metro Jaya Jalani Rapid Test Gratis
Polri Akan Tindak Tegas Siapapun Yang Halangi Proses Penegakkan Hukum
Polri: Veronica Koman Provokator, Papua Masih Sah di Bawah NKRI
Prancis Sasar Puluhan Masjid, Muslim Hadapi Tekanan untuk Tandatangani Piagam Nilai-nilai Republik
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Upaya Normalisasi Hubungan dengan Israel Tidak dapat Diterima
Ngobrol Santai Presiden Ahmad Syaikhu, Pimpin PKS dengan Cara Asyik
Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]