Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
PKS
Pembagian Bingkisan Presiden Timbulkan Keramaian, PKS: Memberikan Keteladanan yang Buruk
2021-09-04 11:30:08

Tampak Kerumunan hingga warga Dewasa dan anak mengambil bingkisan yang dibagikan Jokowi terjun ke selokan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Cirebon yang diiringi pembagian bingkisan menimbulkan kerumunan warga, beberapa warga bahkan ada yang terjun ke parit untuk mengambil bingkisan Jokowi berupa kaus.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Ahmad Fathul Bari menyoroti langkah Presiden dalam membagikan bingkisan ke warga hingga menimbulkan kerumunan banyak orang. Ia menilai hal itu memberikan contoh yang buruk, disaat pandemi belum usai.

"Sudah berkali-kali Pemerintah, bahkan Presiden Jokowi dan lingkaran istana justru memberikan teladan yang buruk dalam kaitan pandemi, " tutur Fathul dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Kamis (2/9).

Fathul Bari juga menyinggung kasus kerumunan bingkisan Presiden menambah banyak kasus yang menjadi contoh buruk di mata masyarakat, dimulai dari penegakan aturan yang tidak konsisten, hingga kasus korupsi.

Ia juga mempertanyakan pujian yang diberikan rekan koalisi pemerintahan kepada Presiden Jokowi yang dinilai sudah efektif, menurutnya banyaknya kasus kerumunan yang terjadi akibat pemberian bingkisan oleh Jokowi.

"Apakah ini contoh pujian kepemimpinan efektif yang kemarin disampaikan? Presiden Jokowi dan lingkaran terdekatnya harusnya menjadi orang yang terdepan untuk memberikan contoh yang baik, bukan sebaliknya, " pungkas Fathul.

Sementara, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menjadi contoh buruk dalam upaya mengendalikan penularan Covid-19.

Lantaran, bingkisan yang diberikan Presiden Jokowi kepada masyarakat Cirebon, Jawa Barat, justru menimbulkan kerumunan.

"Pak Jokowi harus jadi contoh, bagaimana tidak boleh ada, bagaimana PPKM dilanjutkan tapi ada kerumunan, ini contoh yang buruk," kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada Kompas.TV, Rabu (1/9) lalu.

"Niat baik Pak Jokowi harus diikuti dengan cara yang baik."

Bagi Mardani, seharusnya pola penyaluran bantuan sosial atau bingkisan bisa dilakukan dengan lebih tertata. Sehingga, dalam situasi pandemi Covid-19 yang angkanya sudah mengalami penurunan, protokol kesehatan tetap menjadi prioritas.

"Ada yang lebih strategis secara sistematis dibenahi tata penyaluran dan manajemen bansos kita termasuk UMKM kita, warteg kita, petani kita, termasuk pekerja informal," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani Ali Sera mengajak semua pihak untuk memastikan bahwa PPKM yang merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penularan Covid-19 dilaksanakan secara disiplin.

"Ayo semua jadi contoh teladan bahwa PPKM tidak ada kerumunan, kerumunan, dan kerumunan. Jaga 3 m dan pemerintah lakukan 3," ucapnya.

Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Cirebon, Jawa Barat, Selasa (31/8) telah terjadi kerumunan saat pembagian bingkisan.(dbs/PKS/Kompas/bh/sya)



 
Berita Terkait PKS
 
PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok
 
PKS Resmi Usung Anies Baswedan-Sohibul Iman Sebagai Cagub-Cawagub Jakarta
 
Hasil Rapimnas, Syaikhu Ungkap Kriteria Capres Pilihan PKS
 
Usul Raffi Ahmad Capres 2024, PKS Sedang Berusaha Mengubah Citra sebagai Partai Tengah
 
Fraksi PKS: KEM-PPKF 2023 Harus Cermati Arah Politik Anggaran Negara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]