JAKARTA-PT Garuda Indonesia Tbk menyatakan, penerbangan maskapai itu sejak Jumat (29/7) pagi dari Jakarta ke berbagai kota tujuan domestik dan luar negeri, sudah kembali normal. Penegasan tersebut terkait dengan mogok setengah hari yang dilakukan oleh Asosiasi Pilot Garuda (APG) pada Kamis (28/7) sebagai protes terhadap kesalahan manajemen maskapai itu. Akibatnya, ada perlakuan yang berbeda terhadap penghasilan pilot dalam negeri dengan pilot asing yang dikontrak BUMN Penerbangan itu.
Menurut Dirut Garuda Emirsyah Satar, masih ada beberapa penerbangan karena alasan operasional yang mengalami keterlambatan. Namun, aksi mogok terbang pilot tidak menimbulkan kerugian bagi perseroan. "(Penerbangan) sudah normal kemabli. Sedikitnya, 30 penerbangan dari Jakarta sudah normal. (Aksi mogok terbang pilot) tidak menimbulkan kerugian. Yang ada hanya pengalihan penumpang ke maskapai lain, itu sudah biasa terjadi di bisnis airline,” kata Emirsyah.
Mengenai kesepakatan ‘perdamaian sementara’ antara manajemen dengan APG, Emirsyah berjanji akan menuntaskannya sebelum lebaran nanti. Diharapkan pertemuan itu nanti menemukan solusi terbaik, agar tak lagi terjadi pemogokan kembali. "Kami akan mencari solusi terbaik, termasuk menyelesaikan persoalan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) ," katanya.
Dalam kesempatan terpisah, Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta manajemen dan pilot Garuda duduk bersama merundingkan masalah gaji yang menyebabkan para pilot tersebut mogok kerja. Manajemen dan pilot harus segera mencari titik temu. “Cari titik temu yang paling memungkinkan dari seluruh negosiasi pembicaraan perjanjian kerja,” tandasnya.
Kedua pihak, lanjut dia, harus saling memahami. Pilot harus memahami kepentingan perusahaan, tapi direksi dan manajemen juga harus mempertimbangkan kebutuhan para pilot. "Saya optimistis akan selesai dalam waktu singkat, karena dua-duanya pasti memikirkan nasib dan masa depan perusahaan," ujarnya.
Menurutnya, perundingan PKB hanya dapat dilakukan oleh dua pihak, yaitu serikat pekerja dan manajemen atau para pilot dengan direksi Garuda. "Pemerintah tidak mungkin campur tangan sampai substansi. Pemerintah hnaya bisa memfasilitasi bila terjadi kebuntuan, agar lancar," ujar ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.(mic/sya)
|
