Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Pelantikan DPP IMM 2018-2020, Dahlan Rais: IMM Harus Menjadi Garda Terdepan Persyarikatan
2018-10-15 14:30:18

Tampak saat foto bersama pada acara pelantikan DPP IMM 2018-2020.(Foto: Istimewa),
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) 2018-2020 dan Konsolidasi Akbar DPD IMM Se-Indonesia nampak dihadiri oleh beberapa tokoh mulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Ketua PP Muhammadiyah Dahlan Rais, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Perwakilan Kapolri, Perwakilan Panglima TNI, dan beberapa tokoh perwakilan lembaga non pemerintah.

Mengesahkan sekaligus melantik 40 orang anggota DPP IMM masa jabatan 2018-2020 pada acara yang digelar di ballroom Grand Sahid Sudirman, Sabtu (13/10). Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dahlan Rais berpesan kepada ratusan Immawan dan Immawati untuk terus merawat Pancasila dan membangun negeri.

"Anda harus punya tekad hari esok lebih baik, berguna bagi bangsa yaitu memiliki kepemimpinan masing-masing. Muhammadiyah dan IMM harus menjadi garda terdepan menghidupkan Pancasila," pesan Dahlan di ballroom Grand Sahid Sudirman, Sabtu (13/10).

Dalam acara yang membawa tema "Membumikan Pancasila sebagai Kompas Bangsa untuk Indonesia Berkeadilan" tersebut, Dahlan menguatkan ucapan Ketua Panitia Pelantikan DPP IMM sekaligus anggota masa kepengurusan 2018-2020 Abdullah S Todak yang menyatakan bahwa di tengah gencarnya isu dan aksi yang menunggangi nama Pancasila, Pancasila sendiri masih belum diamalkan dalam diri sendiri.

"Pancasila hari ini terbatas pada retorika dan bukan implementasi sehingga sebagai pandangan hidup, Pancasila hanya bagus tapi sepenuhnya belum bisa kita buktikan sebagai ideologi yang unggul," keluh Dahlan.

Dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada 2015, Muhammadiyah menetapkan Pancasila sebagai piagam negara kesepakatan dan persaksian (Darul Ahdi wa Syahadah).

"Muhammadiyah menerima Pancasila dengan tulus sebagai gentleman agreement, bukan paksaan. Bahkan termasuk pendiri bangsa ini. Maka anda-anda semua jadilah Ki Bagus Hadikusumo, jadilah Kasman, jadilah Sukarno, jadilah Sudirman, jadilah Kahar," nasihat Dahlan.

"Selamat. Saudara bukan sekedar pemuda tapi juga sebagai pemimpin. Karena itu yang terpenting adalah bekal yang harus dibawa. Kerja keraslah, mandiri! Pemuda harus punya semangat," tutup Dahlan.

Sementara, menggantikan Ali Muthohirin, Najib Prasetyo yang terpilih menjadi Ketua DPP IMM masa jabatan 2018-2020. Menanggapi Ali, Najib berpendapat bahwa yang paling utama harus dilakukan di masa kepengurusannya adalah menghidupkan kembali unsur intelektual dan spiritual IMM.

"Bagaimana kita membawa IMM kembali kepada budaya literasi. Pendahulu kita adalah tokoh yang punya kapasitas literasi yang luar biasa. Jangan sampai kita jadi tokoh yang miskin literasi," ujar Najib.

Selain masalah literasi, Najib melihat tantangan aktivisme milenial yang samasekali berbeda dengan masa sebelumnya. Sebagai Ketua DPP IMM, Najib akan mendorong agar IMM beradaptasi dalam Revolusi 4.0 dengan menjadi inovator, mengembangkan empati yang kian minim dan terkikis pada masyarakat digital, dan terus melakukan tugasnya sebagai aktivis secara proporsional dan konsisten.

"Sebagai aktivis, peran mengoreksi dan meluruskan apa yang dilakukan oleh pemerintah harus terus dilakukan," pungkas Najib.(affandi/muhammadiyah/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Muhammadiyah
Dihadiri Ketum, SKBM ke 24 Dipadati Puluhan Ribu Warga Muhammadiyah
Soal Integritas, Muhammadiyah Tidak Perlu Diragukan
Darahku Muhammadiyah, Jenderal !!
Haedar Sebut Tiga Etos yang Harus Dimiliki Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Hadiri Peresmian Masjid UM Lamongan, Presiden Jokowi Sampaikan Tantangan Muhammadiyah di Era Industri 4.0
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
Gerindra Ungkap Paradoks Kebijakan Pangan Rezim Jokowi
Raih Piala Adipura, Benny Tatung Apresiasi Kerja Keras Pemerintah Musi Banyuasin Wujudkan Sustainable City
Pemilu 2019 Tak Boleh Timbulkan Luka
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
BNPT Adakan Raker dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2019
Jelang Debat Perdana Pilpres 2019 Digelar KPU, PMJ Menyiapkan 4 Lapis Penjagaan
Menteri Agama: Pentingnya Jaminan Produk Halal Bagi Konsumen Muslim
Ditresnarkoba PMJ Menangkap 4 Tersangka Kasus Narkotika dengan 2,3 Kg Shabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]