JAKARTA, Berita HUKUM - Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok menunjukkan pemerintah tidak mampu menjaga komitmen untuk sebesar-besarnya menggunakan tenaga kerja lokal dalam proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu menjelaskan kepada publik perkembangan kondisi ini secara transparan termasuk kerja sama yang dijalin dengan Pemerintah Tiongkok.
“Keperpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja lokal patut dipertanyakan. Disaat tingkat pengangguran terus meningkat dari 5,7% tahun 2014 menjadi 5,81% tahun 2015, pemerintah justru membuka kesempatan kerja kepada tenaga kerja asing. Tenaga lokal menjadi sulit bersaing karena faktor keterampilan dan pendidikan. Akhirnya, tenaga kerja lokal hanya mengisi lapisan bawah profesi pekerjaan seperti buruh, asisten supervisor. Sedangkan lapisan atas mulai didominasi tenaga kerja asing asal Tiongkok, ini menyedihkan,” kata Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/15).
Ia menilai bertambahnya tenaga kerja asal Tiongkok bersamaan dengan pinjaman sebesar Rp520 triliun perlu didalami. Pinjaman itu akan diberikan kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur. Niat Pemerintah Tiongkok memberi pinjaman yang fantastis itu tentu tidak cuma cuma. Laporan dari Labour Institut Indonesia, patut diduga akan datang tenaga kerja Tiongkok besar besaran ke tanah air pasca ditanda tanganinya pinjaman infrastruktur tersebut.
Kondisi ini baginya menunjukkan Pemerintah Jokowi-Kalla tidak peka, sepertinya membiarkan warganya teraniaya dan terbunuh diluar negeri, ketimbang memberi mereka tempat bekerja yang layak di rumahnya sendiri. Data BNP2TKI tahun 2015 menunjukkan jumlah TKI yang mencari kerja ke luar negeri meningkat 29%.
“Pada akhirnya, proyek infrastruktur besar besaran yang diusung Jokowi-Kalla tidak akan berjalan sesuai dengan janjinya yang sebesar besarnya mengunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Proyek infrastruktur akan kembali menjadi siklus sesat, teknologi dari mereka, tenaga kerja bahkan bahan baku dari mereka. Akhirnya uang pinjaman infrastruktur hanya ilusi karena tidak akan pernah tinggal di tanah air,” tandasnya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga komitmen menggunakan sebesar-besarnya tenaga kerja lokal dalam pembangunan infrastruktur. "Tenaga kerja lokal yang profesional dan jago sudah banyak, kenapa harus pakai tenaga kerja asing yang kualitasnya justru lebih buruk,” demikian Heri.(spy/iky/dpr/bh/sya) |
