SURABAYA, Berita HUKUM - Pemilihan Gubernur (Pilgub) kali ini menjadi taruhan bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Jika kecurangan calon pasangan tertentu dan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara tidak segera dihentikan, maka demokrasi telah benar-benar terjerembab ke arah demokrasi kriminal.
“Kami ingin Pilgub Jatim kali ini berjalan fair dan jujur, agar menjadi prototipe demokrasi yang baik di Indonesia,” ujar insiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih (GMSPB) Adhie M Massardi, kepada wartawan ketika mendampingi Tim Advokasi Demokrasi Pemilihan Umum Jawa Timur 2013 menyerahkan surat ke KPUD Jatim, Jumat (16/7). Usai ke KPUD, Tim Advokasi dan GMSPB mengantarkan tembusan surat itu ke Badan Pengawas Pemilu Jatim yang diterima langsung Ketuanya.
Siang itu Adhie ditemani sejumlah insiator GMSPB lain, di antaranya Ray Rangkuti, Jerry Sumampow, Kasino, dan Agung. Mereka sengaja datang ke Surabaya dan kota/Kabupaten lain di Jatim untuk memantau jalannya pilgub Jatim. Menurut rencana, tim ini akan berada di Jatim selama beberapa pekan, hingga beberapa hari pasca pencoblosan.
“Dalam kegiatan pemantauan Pilgub Jatim ini, kami banyak melakukan kunjungan ke daerah-daerah di seputar Jatim. Ini untuk memastikan tidak ada lagi kecurangan sebagaimana yang terjadi pada Pilgub 2008 silam. Kami juga akan mendampingi Tim Advokasi Demokrasi Pemilihan Umum Jawa Timur 2013 yang dikoordinasikan oleh saudara Djuli,” ungkap Adhie yang pernah menjadi Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Surat Tim Advokasi itu sendiri berisi penegasan kepada KPUD Jatim, bahwa Pilgub Jatim harus berlangsung berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Tim Advokasi juga mengingatkan, bahwa mencantumkan sebagian nama pasangan calon dan meniadakan sebagian lain dalam formulir model C1- KWK.KPU dan lampiran D1-KWK adalah pelanggaran terhadap keadilan (kesetaraan), kepastian hukum, dan profesionalitas.(bhc/rat)
|
