GORONTALO, Berita HUKUM - Lembaga Partnership for Governance Reform biasa disingkat Partenrship sedang menerjunkan lebih dari 100 peneliti dan asisten untuk mengkaji serta mengambil data terkait tata kelola pemerintahan di seluruh Provinsi di Indonesia termasuk di Gorontalo. "Kami tidak hanya mengkaji data-data terkait dengan pemerintahan seperti APBD, Statistik, dan laporan BPK saja, tetapi juga data-data dari lembaga non pemerintah dan dunia usaha," ujar Funco Tanipu, Peneliti Partenrship untuk wilayah Gorontalo pada lokakarya tata kelola pemerintahan, Kamis (31/1)
Partnership melakukan pengukuran terhadap empat sektor tata kepemerintahan yakni, pemerintah (Gubernur dan Legislatif) birokrasi, masyarakat sipil dan dunia usaha. kekuatan empat sektor tersebut akan diukur menggunakan enam parameter goodgovernance, yaitu, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas. "Yang kami nilai bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tetapi juga dari sisi masyarakat sipil dan dunia usaha," kata Funco.
Sementara itu, Regional Coordinator IGI dai Jakarta, Muhammad Chozin menuturkan, bahwa pemeringkatan tatakelola pemerintahan provinsi ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Partnership di tahun 2008/2009 lalu. Peningkatan waktu itu mengambil indeks provinsi terbaik, diantaranya DKI Jakarta (skor 6,5), Jawa Timur (skor 6,06), dan Sumatera Barat (skor 5,98). Sementara beberapa Provinsi yang skor indeksnya terburuk diantaranya adalah Sumatera Utara (skor 3,55), Kalimantan Barat (skor 5,98), dan Maluku Utara (skor 4,29).
"Adapun Gorontalo waktu itu berada di rangking 8 dengan skor 5,51, satu tingkat dibawah DIY dan peringkat teratas diantara provinsi-provinsi se-Sulawesi," jelas Muhammad Chozin.(bhc/shs) |
