Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan
2019-01-11 18:06:00

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menerima kunjungan The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald.(Foto: Kresno/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan, peranan perempuan dalam dunia perpolitikan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Inggris dan Indonesia masih minim. Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, sehingga suara perempuan dapat terwakili.

Demikian diungkapkannya saat menerima The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

"Ini salah satu hal yang kita diskusikan bersama. Bagaimana perkembangan perempuan dalam dunia perpolitikan dan pencalegan, dan kita juga membahas mengenai proses demokrasi di kedua negara," ungkap Nurhayati yang didampingi perwakilan perempuan parlemen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Menurut legislator Partai Demokrat ini, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, DPR RI percaya untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia sendiri, konstitusi telah menjamin perempuan untuk berpatisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik. Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terepresentasikan dengan baik.

Selain membahas peranan perempuan, dalam kesempatan itu legislator dapil Jawa Timur ini juga menyoal sulitnya pengurusan VISA Inggris bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia berharap, Pemerintah Inggris dapat mempermudah kebijakan pengurusan VISA bagi WNI, khususnya bagi pelajar Indonesia.

"Ini penting saya sampaikan karena untuk mendapatkan VISA ke Inggris masih sulit. Beliau katakan ini akan disampaikan mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan sahabat kedua negara," imbuhnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Perempuan
Bukan Sekedar Slogan, Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan
Maphilinda Syahrial Oesman Terjun ke Politik untuk Memperjuangkan Nasib Kaum Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan
Michelle Obama Geser Hillary Clinton Sebagai 'Perempuan AS Paling Dikagumi'
Kongres Muslimah Ke-2, Sri Mulyani: Ibu Merupakan Sekolah Utama
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jokowi di Ambang Kekalahan?
Aher Serukan Hadapi Pemilu Damai dengan Sejuk dan Gembira
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
Hormati Pilihan Politik Pihak Lain, Ialah Cara Jawara Banten Dukung Pemilu Damai
Anies Baswedan Apresiasi Seluruh Pekerja Pembangunan MRT
Kampanye Akbar Capres 02 Prabowo di Karebosi Makassar Ada Bendera Golkar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]