Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Media
Parpol Perlu Dibatasi Gunakan Media Massa
Wednesday 09 Nov 2011 16:41:35

Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Gencarnya iklan sebuah parpol di stasiun teve tertentu, mengundang reaksi keras kalangan politisi. Mereka pun berencana untuk mengusulkan pembatasan penggunaan media massa oleh partai politik di luar atau dalam masa kampanye. Media juga jangan dimanfaatkan satu partai politik secara terus-menerus.

Demikian kesimpulan dari pernyataan yang disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dan Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin yang dimintai komentarnya secara terpisah di Jakarta, Rabu (9/11). Mereka pun sepakat adanya regulasi yang dapat mengatur tata cara serta pembatasan kampanye di media massa.

Menurut Sutan, boleh saja sebuah parpol memanfaatkan media masa, tapi harus dilakukan secara proporsional dan tidak melanggar aturan. Selain itu, iklan yang merupakan kampanye terselubung itu, tidak boleh dilakukan secara terus-menerus oleh pemilik stasiun teve yang merupakan pengurus parpol tertentu.

"Sudah ada aturannya dalam UU, tidak boleh media itu dimanfaatkan satu partai terus-menerus. Media massa itu harus netral dan profesional. Boleh saja dimanfaatkan, tapi harus secara proporsional dan tidak melanggar aturan yang ada," tutur dia.

Sementara itu, Nurul Arifin mengatakan, perlunya pembatasan penggunaan media massa untuk kepentingan parpol. Hal ini akan dimasukan dalam draf RUU Pemilu. Pasalnya, klausul itu belum ada dalam aturan tersebut. "Pembahasannya dinamis dan bisa melahirkan usulan-usulan baru," kata aktris era 90-an tersebut.

Menurut Nurul, pembatasan partai politik menggunakan media sangat diperlukan, agar ke depan tidak terjadi ajang kanibalisme dalam ruang dan properti kampanye. "Dalam beberapa waktu belakangan ini, pemilik stasiun teve yang merupakan pengurus parpol kerap menggunakan medianya untuk kepentingan politiknya. Seharusnya profosional dan presional, jelas dia.

Sebelumnya, Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy menyatakan bahwa perlu diatur penggunaan media massa untuk kepentingan parpol. Pasalnya, hal itu membuat media kehilangan independensinya dan mendorong terjadinya persaingan tidak sehat, ketika pemilik media terlibat aktif dalam politik praktis.(tnc/rob)

Share : |

 
Berita Terkait Media
Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
Tuntut Keadilan, Seluruh Wartawan Media Online akan Temui Bupati dan DPRD Kaur
Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur
Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
Seluruh Wartawan Media Online di Kaur Mendesak Dinas PMD Kaur untuk Bersikap Adil
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Dompet Dhuafa Benarkan 3 Tim Medis Serta 2 Mobil Diamuk Oknum Polisi
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Rekam Aksi Beringas Brimob Saat demo, Wartawan CNN Dianiaya
Korban Aksi 21/22 Mei, Anies Baswedan: Enam Orang Meninggal Dunia
FPI: Ada Pihak Ketiga Yang Ingin Mengadu Domba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]