JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyambut baik sikap beberapa anggota DPR dari partai pendukung pemerintah yang turut mengkritik Perppu 1/2020.
Pasalnya, Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 itu berpotensi adanya penyalahgunaan wewenang dan bertentangan dengan konstitusi.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada RMOL, Kamis (30/4).
"Kami apresiasi parpol koalisi. Semua partai mesti mengkritisi Perppu ini, karena peluang disalahgunakannya jika tidak diawasi besar," ujarnya.
Menurutnya, semua partai politik, baik parpol koalisi pemerintah maupun oposisi, sedianya pasti memiliki pandangan kritis terhadap Perppu yang belakangan telah digugat oleh sejumlah tokoh bangsa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tanggung jawab parpol koalisi lebih besar jika pemerintahan sesat," tegasnya.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI ini meminta semua pihak memfokuskan diri untuk memastikan pemerintah yang telah mengeluarkan anggaran untuk penanganan Covid-19 tepat sasaran.
"Di saat sekarang kita perlu bersatu menjaga pemerintah benar dalam bekerja dan bisa bekerja".
"Kasihan rakyat, jika kita punya pemerintah yang salah dan tidak mampu," katnaya.(pojoksatu/bh/sya) |
