Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 

Parlemen Thailand Pilih Adik Thaksin Jadi PM
Friday 05 Aug 2011 19:06:20

Istimewa
BANGKOK-Parlemen Thailand secara resmi memilih Yingluck Shinawatra sebagai perdana menteri negara itu. Ia merupakan perempuan Thailand pertama yang menjadi perdana menteri. Penunjukan Yingluck sebagai perdana menteri ini sebelumnya sudah bisa dipastikan, karena dia memimpin Partai Pheu Thai menang pemilu nasional pada Juli lalu.

Seperti diberikan BBC, partai Yingluck dan koalisinya kini memimpin mayoritas majelis rendah. Saat pemilihan berlangsung, 296 dari 500 anggota parlemen, memilih Yingluck sebagai perdana menteri. Tiga anggota menolak dan 197 lainnya abstain. Setelah secara resmi dipilih oleh Parlemen. Raja Bhumibol Adulyadej akan segera melantiknya dalam sebuah upacara yang akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Yingluck, adalah adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang kini dalam pelarian. Wanita berusia 44 tahun ini, kini menghadapi tantangan untuk membawa stabilitas setelah lima tahun mengalami kericuhan politik. Saudara lelakinya—yang kebijakan populisnya berhasil mendapatkan dukungan dari kaum miskin kota dan pedesaan—digulingkan pada 2006 lalu dalam sebuah kudeta militer.

Thaksin, yang kini tinggal di Dubai, dipandang sebagai pemimpin Partai Pheu Thai secara de facto, dan pengaruhnya masih cukup besar untuk membawa adiknya memenangkan kampanye pemilu. Sejak tahun 2006, Thailand terbagi menjadi banyak daerah pemilihan. Tahun lalu ribuan pendukung Thaksin menguasai sebagian kota Bangkok selama aksi demo berbulan-bulan yang kemudian dibubarkan militer. Lusinan orang tewas dalam kekerasan tersebut.

Yingluck harus bekerja keras untuk meyakinkan para pengkritiknya bahwa dia bisa menjadi pemimpin yang kuat diluar pengaruh Thaksin. Ia yang belum pernah memiliki pengalaman politik, mengatakan ''Isu pertama yang harus diselesaikan adalah bagaimana mencapai rekonsiliasi''.

Meski partainya memenangkan mayoritas kursi di parlemen, dia mengatakan Partai Pheu Thau akan membentuk koalisi dengan empat partai lain untuk bekerja sama menjalankan negara dan memecahkan masalah rakyat. Koalisi ini akan mengontrol 60% suara di parlemen.(mic/ans)


 
Berita Terkait
 
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]