Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Aung San Suu Kyi
Parlemen Kanada Sepakat Mencabut Kewarganegaraan Kehormatan Aung San Suu Kyi
2018-09-30 08:17:53

Aung San Suu Kyi.(Foto; twitter)
KANADA, Berita HUKUM - Anggota parlemen Kanada sepakat untuk mencabut kewarganegaraan kehormatan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Mosi itu merupakan tanggapan atas kegagalannya menghentikan persekusi kelompok minoritas Rohingya di negaranya.

Suu Kyi dianugerahkan Nobel Perdamaian pada tahun 1991 atas usahanya membawa demokrasi ke Myanmar - juga dikenal sebagai Burma - yang saat itu berada di bawah kekuasaan militer.

Sebuah laporan PBB bulan lalu mengatakan para pemimpin militer Myanmar harus diselidiki atas genosida terhadap kaum Rohingya.

Setidaknya 700.000 orang Rohingya melarikan diri dari kekerasan di negara itu dalam 12 bulan terakhir.

Kehormatan langka

Langkah oleh anggota parlemen di House of Commons ini dilakukan sehari setelah Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa parlemen sedang mempertimbangkan kembali apakah Suu Kyi masih pantas mendapatkan status warga negara kehormatan.

Namun Trudeau juga mengatakan langkah itu tidak akan mengakhiri penderitaan ratusan ribu orang Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang tidak memiliki kewarganegaraan di Myanmar yang mayoritasnya beragama Buddha.

Pada tahun 2007 Kanada memberikan kewarganegaraan kehormatan kepada Suu Kyi, satu dari hanya enam orang yang dianugerahkan.

Kewarganegaraan kehormatan diberikan di Kanada berdasarkan keputusan bersama kedua majelis parlemen. Pejabat Kanada mengatakan kepada Reuters bahwa cara yang sama dilakukan untuk secara resmi menghapusnya

Langkah selanjutnya tidak segera jelas, anggota parlemen Liberal Andrew Leslie mengatakan kepada wartawan pada hari Kamis setelah anggota parlemen meloloskan mosi tersebut.

"Sekarang mesin pemerintah baru akan benar-benar menyusun rincian tentang apa yang secara khusus diperlukan untuk diterapkan," katanya.

Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, BangladeshHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionPengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, menunggu bantuan kemanusiaan. Jumlah mereka mencapai sekitar 700.000 orang.

Awal bulan ini, House of Commons dengan suara bulat membuat mosi untuk mengakui kejahatan terhadap Rohingya sebagai tindakan genosida.

Pada 2015, Suu Kyi menjadi Penasihat Negara Myanmar, kepala administrasi sipil de facto negara itu, setelah Myanmar mengadopsi demokrasi.

Sejak tahun lalu, setidaknya 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar setelah militer melancarkan operasi brutal sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan Rohingya.

Suu Kyi telah menghadapi tekanan internasional untuk mengutuk dugaan tindakan brutal tentara Myanmar. Namun, dia menolak melakukannya.

Terakhir kali dia berbicara kepada BBC pada April 2017, dia berkata: "Saya kira tidak ada pembersihan etnis yang terjadi. Saya pikir pembersihan etnis adalah kata yang terlalu kuat untuk digunakan atas apa yang terjadi."(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Aung San Suu Kyi
Parlemen Kanada Sepakat Mencabut Kewarganegaraan Kehormatan Aung San Suu Kyi
'Mendiamkan' Kekejaman terhadap Muslim Rohingnya, Kian Banyak Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut
Muhammadiyah Minta Penghargaan Nobel Perdamaian Suu Kyi Dicabut
Sentimen terhadap Muslim, Hadiah Nobel Suu Kyi Diminta untuk Dicabut
Suu Kyi Terpilih Lagi Pimpin NLD
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ribuan Orang Demo Mendesak Taiwan Merdeka dari Cina
Napak Tilas Perjuangan Jenderal Sudirman, Ribuan Kader Hizbul Wathan dalam Mendidik Generasi Penerus Bangsa
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]