Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
KAMI
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
2020-08-03 09:23:27

saat foto bersama pada acara perkenalan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan tokoh bangsa mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) pada Minggu (2/8) siang.

Fakta politik selama rezim pemerintahan Joko Widodo dinilai telah menyimpang dari konstitusi yang termaktub dalam kitab Undang Undang Dasar 1945.

Demikian disampaikan eks jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie M. Massardi saat menghadiri acara perkenalan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).

Adhie menegaskan bahwa saat ini seluruh masyarakat memahami bahwa republik Indonesia sudah terlalu jauh menyimpang dari UD 1945.

Adhie menjelaskan, tujuan lahirnya Indonesia kata Adhie adalah melindungi segenap bangsa, menghidupkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif di panggung internasional.

"Dan semua itu sudah menyimpang, kalau kita membiarkan seperti ini kata Rocky bangsa ini tenggelam," demikian kata Adhie, Minggu siang (2/8).

Pria yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih ini menegaskan, dirinya tidak ingin melecehkan para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia.

Alasan itulah yang menjadi argumentasi Adhie turut bergabung dalam koalisi menyelamatkan Indonesia.

"Kalau membiarkan bangsa tenggelam, ita bukan hanya melecehkan para pejuang, tapi juga menghinakan para pejuang kita yang telah mengorbankan jiwa raga itu untuk kemerdekaan Indonesia," demikian alasan Adhie Massardi.

Dalam penegenalan KAMI, puluhan tokoh politik nasional yang hadir ialah Prof Din Syamsuddin, Refly Harun, MS. Kaban, Ichsanuddin Noorsy, Abdullah Hehamahua, Jumhur Hidayat Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung, Edwin Seokawati.

Seain itu, Rochmat Wahab, Kwik Kian Gie, Said Didu, Muhammad Sidik, Habib Muchsin Al-Atas, Ahmad Yani, M. Hatta Taliwang, Murah Sumirat, Edy Mulyadi, dan beberapa tokoh lainnya.

Sementara, pakar hukum tata negara, Refly Harun saat acara perkenalan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) tersebut.

Dalam acara yang dihadiri puluhan tokoh maupun aktivis dan akademisi itu, Refly hanya menyampaikan bingkai konstitusional atas perkumpulan ini. Sekelompok orang yang berpartisipasi "mengambil" tugas negara yang tidak mampu dikerjakan oleh pemerintah merupakan langkah yang konstitusional.

Refly mengatakan, tugas negara atau pemerintah ialah melindungi segenap bangsa, mencerdaskan segenap bangsa, mensejahterakan segenap bangsa. "Dan kalau sudah cerdas, sejahtera, terlindung, dia bisa ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia," ujar Refly Harun, Minggu (2/8).

Karena kata Refly, tidak semua penguasa pemerintah mampu menjalankan tugas konstitusional. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi dari warga masyarakat. "Jadi seandainya kemudian ada sekelompok orang yang mau berpartisipasi dalam "mengambil" tugas negara yang tidak mampu dikerjakan negara, itu adalah konstitusional," kata Refly.

Hal itu dikarenakan sambung Refly, negara abai melaksanakan tugasnya. Sehingga muncul orang turun ke jalan serta membuat Koalisi untuk menyelamatkan Indonesia.

"Jadi negara itu abai melaksanakan tugasnya. Karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan, tidak perlu lagi orang kemudian membuat KAMI dan lain sebagainya," jelas Refly.

"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginan tersendiri, tentu dengan cara yang konstitusional juga," pungkasnya(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait KAMI
 
Bareskrim Rampungkan Berkas Petinggi KAMI di Jakarta dan Medan Terkait Demo Tolak Omnibus Law
 
KAMI Protes Keras Polisi Tembak Mati 6 Anggota FPI, KAMI Tuntut Jokowi Bentuk Tim Independen
 
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo: TNI Terlihat Seperti Era Orde Baru
 
Sudah Siapkan Koper, Akankah Din Syamsuddin Ditangkap?
 
PKS Sesalkan UU ITE Dijadikan Dasar Penetapan Tersangka Aktivis KAMI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka, OPM sebagai Teroris
Susanti Agustina: Pengacara Keluarga Korban Pesawat Jatuh
Raffi Ahmad akan Jalani Sidang Perdana 27 Januari 2021 di PN Depok
Joe Biden Umumkan Paket Stimulus Ekonomi AS termasuk Tunjangan Rp20 Juta Per Warga
Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Untitled Document

  Berita Utama >
   
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan
SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU
Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Polri: Densus 88 Tembak Mati 2 Terduga Teroris di Makassar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]