Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Advokat
Para Advokad Pertanyakan Gelar SH, MH Disandang Eko Sumiharsono yang Mengaku Pengacara
2018-02-20 18:51:40

Tampak Eko Sumiharsono saat memegang surat bersama kliennya.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Seorang yang nekad mengaku pengacara diketahui bernama Eko Sumiharsono yang menyandang gelar SH dan MH yang sedang magang dan mengaku sebagai seorang Pengacara yang telah melakukan praktek sebagai Pengacara serta telah membelah kliennya yang sedang berkasus di Pengadilan Tinggi Samarinda kini menjadi sorotan beberapa Pengacara atau Advokad yang berada dibawah naungan PERADI.

Sorotan dari para Advokad muncul setelah BeritaHUKUM.com mewartakan dengan judul, "Masih Magang, Eko Sumiharsono Sudah Mengaku sebagai Pengacara" beberapa waktu lalu, Eko diduga telah melakukan praktek sebagai Pengacara serta membuat kop surat atas nama dirinya sebagai seorang Pengacara, padahal ia belum dinyatakan lulus dalam ujian sebagai seorang Advokat atau penasihat hukum oleh suatu organisasi pengacara, dan belum pernah diambil sumpahnya oleh badan yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Tinggi, serta harus memiliki Surat Berita Acara Sumpah (BAS).

Ketika di konfirmasi pada, Senin (12/2) lalu, Eko mengaku dirinya bukan sebagai Pengacara namun ia baru magang dibawah naungan Lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) cabang Samarinda versi Ketua Hendrich Juk Abeth SH.M hum.

Terkait pernyataan Eko tersebut sebagaimana di wartakan sebelumnya, sehingga membuat rekan-rekan Pengacara (Advokad) dibawah naungan PERADI Samarinda angkat bicara dan juga mempertanyakan gelar SH dan MH yang disandang Eko Sumiharsono tersebut.

Seorang Advokad yang setiap saat sering beracara di Pengadilan Negeri Samarinda yang juga anggota Peradi mengatakan kepada pewarta bahwa, status gelar SH dan MH yang disandang Eko patut dipertanyakan ke absahannya, dimana dan kapan dia kuliah sehingga mendapatkan Sarjana dengan gelar SH dan MH?, ujar sumber dengan inisial W tersebut, dan minta namanya tidak di tulis jelas.

"Coba di telusuri gelar SH dan MHum yang disandang Eko Sumiharsono, dimana dan kapan dia kuliah., Dia Eko diduga pengacara abal-abal karena dirinya belum lulus ujian dan belum memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) oleh Ketua Pengadilan Tinggi," ungkap sumber W pada, Minggu (18/2) malam.

Selain sorotan mengenai gelar SH dan MH yang dimiliki Eko oleh W yang berprofesi sebagai Pengacara. Senin (19/2) seorang pengacara senior yang juga sering beracara di Pengadilan Negeri Samarinda kepada pewarta mengatakan bahwa, diliat dari surat yang dikeluarkan Eko dengan kop surat atas nama dirinya selaku Advokad sudah melanggar aturan sebagai Advokad. Yang lebih fatal adalah dirinya mencantumkan nomor register surat ADV (Advokat) hal ini bisa di pidana, karena sudah melakukan penipuan, terang sumber kepada pewarta BeritaHUKUM.com di PN Samarinda, Senin (19/2).

"Menjadi seorang profesi Pengacara profesional yang berdasarkan Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, namun ia kedudukannya masih sebagai Pengacara Magang dan mengeluarkan surat dengan kode ADV (Advokad) adalah termasuk penipuan dan bisa di pidana, apabila ada yang merasa dirugikan atau keberatan dan melaporkannya ke polisi maka dia Eko bisa di penjara, karena jelas itu penipuan," tegas sumber seorang Advokat yang baru-baru ini mendampingi kasus mega pungli yang menghebohkan Samarinda.

Sedangkan Eko Sumiharsono sendiri yang menurut informasi diduga merupakan orang dekat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Kaltim tersebut yang diminta waktunya oleh pewarta melalui pesan SMS untuk konfirmasi terkait gelar SH dan MH, hingga berita ini tayang tidak ada respon balik dari yang bersangkutan.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Advokat
Ahli: Peradi Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Berdasar UU Advokat
Aturan Masa Magang Dua Tahun Bagi Calon Advokat Konstitusional
Terkait Pembatasan Umur, UU Advokat Diuji
Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang
Advokat Wajib Terlebih Dahulu Diperiksa Kode Etiknya, Sebelum Proses Pidana
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik
Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu
Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog
AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
Brexit: PM Inggris Theresa May akan Mundur karena Tak Mampu Bawa Inggris Keluar dari Uni Eropa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil
AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei
Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?
Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]